REGIONAL:
- Koalisi Masyarakat Sipil dan narasumber mendiskusikan peran penting Polri mengawal demonstrasi tanggal 27 Agustus 2026 di Jakarta Selatan.
- Syaufuan Rozi menyatakan Polri berhasil memahami karakter massa demonstrasi dan membedakan kelompok penyampai aspirasi dari perusuh.
- Faisal Lohy dan Fauzan Ohorella mengapresiasi pengamanan damai tersebut, namun menyarankan peningkatan deteksi dini potensi kericuhan.
Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil menilai Polri memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi saat aksi 27 Agustus 2026.
Kepolisian dinilai mampu mengawal penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum.
Penilaian tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Polri Ujung Tombak Demokrasi: Aksi 27 Agustus Jalan Aman dan Damai” di Jakarta Selatan, Rabu (2/9/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan Peneliti Senior BRIN Dr. Syaufuan Rozi, S.Ip., M.Si., P.AU, Pengamat Kebijakan Publik Dr. Faisal Lohy, MH, serta Pegiat Demokrasi Fauzan Ohorella yang bertindak sebagai moderator.
Syaufuan Rozi menilai terdapat perubahan paradigma dalam penanganan penyampaian aspirasi masyarakat oleh Polri, khususnya dalam aksi AMPB pada 27 Agustus 2026.
Menurut dia, aparat keamanan dinilai mampu membaca karakter serta dinamika massa yang hadir dalam demonstrasi tersebut. Ia menyebut massa terbagi dalam beberapa sesi dengan karakter kelompok yang berbeda.
“Dalam aksi kemarin, massa terbagi dalam tiga sesi, yakni pagi, siang menjelang sore, dan sesi malam. Sesi malam inilah yang diisi oleh kelompok-kelompok Anarko,” ujar Syaufuan.
Syaufuan menilai pemahaman terhadap karakter setiap kelompok menjadi faktor penting dalam menentukan pendekatan pengamanan.
Menurutnya, Polri dinilai telah mampu membedakan antara kelompok yang menyampaikan aspirasi dan pihak yang berpotensi memanfaatkan momentum aksi.
“Artinya Polri telah paham betul mana aspirasi resmi yang dibawa oleh masyarakat dan mana kelompok yang ingin memanfaatkan aspirasi tersebut. Inilah poin dari Polri sebagai ujung tombak dalam menjaga demokrasi,” tandasnya.
Selain memberikan apresiasi, Syaufuan juga menyoroti pentingnya strategi mitigasi konflik terhadap kelompok yang berpotensi memicu kericuhan.
Menurutnya, penanganan massa tidak selalu harus dilakukan dengan mempertemukan kekuatan aparat dan kelompok demonstran secara langsung.
Strategi pencegahan konflik dinilai dapat menjadi pilihan untuk menjaga situasi tetap terkendali.
“Polri tentu sudah mendeteksi kelompok-kelompok tersebut. Kalau saran saya, ketika ada kelompok Anarko, aparat bisa melakukan mitigasi konflik dengan tidak memberikan ruang terjadinya konfrontasi,” katanya.
Ia menambahkan, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah mengubah posisi personel sehingga potensi benturan dapat diminimalkan.
TERPOPULER