Koalisi Masyarakat Sipil: Polri Jadi Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil menilai Polri memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi saat aksi 27 Agustus 2026.

Kepolisian dinilai mampu mengawal penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum.

Penilaian tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Polri Ujung Tombak Demokrasi: Aksi 27 Agustus Jalan Aman dan Damai” di Jakarta Selatan, Rabu (2/9/2026).

Diskusi tersebut menghadirkan Peneliti Senior BRIN Dr. Syaufuan Rozi, S.Ip., M.Si., P.AU, Pengamat Kebijakan Publik Dr. Faisal Lohy, MH, serta Pegiat Demokrasi Fauzan Ohorella yang bertindak sebagai moderator.

Syaufuan Rozi menilai terdapat perubahan paradigma dalam penanganan penyampaian aspirasi masyarakat oleh Polri, khususnya dalam aksi AMPB pada 27 Agustus 2026.

Menurut dia, aparat keamanan dinilai mampu membaca karakter serta dinamika massa yang hadir dalam demonstrasi tersebut. Ia menyebut massa terbagi dalam beberapa sesi dengan karakter kelompok yang berbeda.

“Dalam aksi kemarin, massa terbagi dalam tiga sesi, yakni pagi, siang menjelang sore, dan sesi malam. Sesi malam inilah yang diisi oleh kelompok-kelompok Anarko,” ujar Syaufuan.

Syaufuan menilai pemahaman terhadap karakter setiap kelompok menjadi faktor penting dalam menentukan pendekatan pengamanan.

Menurutnya, Polri dinilai telah mampu membedakan antara kelompok yang menyampaikan aspirasi dan pihak yang berpotensi memanfaatkan momentum aksi.

“Artinya Polri telah paham betul mana aspirasi resmi yang dibawa oleh masyarakat dan mana kelompok yang ingin memanfaatkan aspirasi tersebut. Inilah poin dari Polri sebagai ujung tombak dalam menjaga demokrasi,” tandasnya.

Selain memberikan apresiasi, Syaufuan juga menyoroti pentingnya strategi mitigasi konflik terhadap kelompok yang berpotensi memicu kericuhan.

Menurutnya, penanganan massa tidak selalu harus dilakukan dengan mempertemukan kekuatan aparat dan kelompok demonstran secara langsung.

Strategi pencegahan konflik dinilai dapat menjadi pilihan untuk menjaga situasi tetap terkendali.

“Polri tentu sudah mendeteksi kelompok-kelompok tersebut. Kalau saran saya, ketika ada kelompok Anarko, aparat bisa melakukan mitigasi konflik dengan tidak memberikan ruang terjadinya konfrontasi,” katanya.

Ia menambahkan, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah mengubah posisi personel sehingga potensi benturan dapat diminimalkan.

“Menarik pasukan agar mereka kehilangan lawan. Itu bisa menjadi bagian dari strategi mitigasi konflik,” ujar Syaufuan.

Pengamat Kebijakan Publik Faisal Lohy juga memberikan apresiasi terhadap pengamanan aksi 27 Agustus. Namun, ia tetap memberikan sejumlah catatan untuk menjadi bahan evaluasi Polri ke depan.

Faisal menilai keberhasilan menjaga aksi tetap aman dan damai merupakan salah satu indikator bahwa aparat mampu menjalankan fungsi pengamanan sekaligus menjaga ruang demokrasi.

“Saya secara fair mengatakan bahwa dalam aksi 27 Agustus kemarin, Polri berperan penuh dan menjadi ujung tombak dalam menjaga demokrasi. Aksi yang berjalan aman dan damai merupakan salah satu bentuk keberhasilan Polri,” tutur Faisal.

Meski demikian, Faisal menilai kemampuan deteksi dini terhadap kelompok yang berpotensi melakukan kerusuhan masih perlu diperkuat. Hal tersebut penting agar potensi gangguan keamanan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

“Catatan penting yang harus dilihat adalah akhir dari setiap penyampaian aspirasi publik sering kali terjadi kericuhan dan rusuh. Artinya, pendeteksian dini Polri terhadap kelompok perusuh masih perlu dievaluasi,” jelasnya.

Faisal turut menyoroti derasnya arus informasi melalui media sosial selama berlangsungnya aksi massa. Menurut dia, informasi yang tersebar secara cepat dan masif dapat memengaruhi kondisi psikologis serta dinamika massa di lapangan.

Karena itu, langkah preventif dan preemtif dinilai perlu berjalan beriringan dengan kemampuan deteksi dini. Aparat dituntut mampu membaca perkembangan informasi yang berpotensi meningkatkan eskalasi di tengah massa.

“Langkah preventif dan preemtif Polri memang bekerja di tengah informasi yang begitu masif di media sosial. Namun demikian, kemampuan pendeteksian dini tetap harus menjadi bagian penting yang terus dievaluasi,” kata Faisal.

Sementara itu, Pegiat Demokrasi Fauzan Ohorella menilai pengamanan aksi 27 Agustus menunjukkan komitmen aparat dalam menjaga ruang demokrasi dan kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat.

Fauzan menilai pendekatan yang dilakukan Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya menunjukkan adanya pergeseran pola dalam mengelola demonstrasi. Pendekatan persuasif disebut menjadi salah satu faktor yang membantu menjaga situasi tetap kondusif.

“Penanganan aksi pada 27 Agustus kemarin adalah bentuk komitmen aparat dalam mengawal agenda demokrasi masyarakat. Kita juga perlu memberikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya,” ujar Fauzan.

Menurut Fauzan, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak masyarakat menyampaikan pendapat. Pada saat yang sama, negara juga harus memastikan ruang demokrasi tidak dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan maupun menciptakan kerusuhan.

“Pendekatan persuasif dalam pengamanan demonstrasi 27 Agustus kemarin merupakan langkah baik yang patut kita apresiasi. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa keamanan dan demokrasi dapat berjalan secara beriringan,” pungkasnya.