REGIONAL:
- Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan penyebab keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian peringkat desil dalam DTSEN.
- Integrasi berbagai sumber data kementerian dan lembaga menyebabkan lonjakan data sehingga memerlukan verifikasi dan validasi bertahap oleh BPS.
- Pemerintah membuka ruang diskusi terbuka bagi masyarakat dan akademisi untuk berpartisipasi memperbaiki data tersebut.
Suara.com - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menjelaskan persoalan di balik munculnya keluhan masyarakat yang merasa peringkat desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
Menurut Gus Ipul, persoalan tersebut tidak serta-merta berarti Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui adanya kesalahan dalam menentukan peringkat desil.
Namun, ia mengungkap proses integrasi berbagai sumber data dapat menimbulkan perubahan atau lonjakan yang kemudian masih perlu diverifikasi dan divalidasi.
"Sebenarnya tidak mengakui, tapi memang BPS memiliki prosedur untuk melakukan verifikasi dan validasi secara bertahap terhadap semua data yang dikumpulkan dari kementerian dan lembaga," kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Ia kemudian menjelaskan bahwa DTSEN tidak dibangun hanya dari satu sumber data.
Sejak pemerintahan sebelumnya, tahap awal penyusunan itu didasari terdapat tiga sumber utama yang menjadi bahan baku data. Yakni data Kemensos, Kemenko PMK, Bappenas, serta BKKBN yang saat ini telah menjadi Kementerian Dukbangga.
"Dalam rangka untuk integrasi data ini kadang-kadang ada lonjakan-lonjakan gitu yang perlu dilakukan verifikasi dan validasi," lanjut Gus Ipul.
Pernyataan tersebut muncul ketika keluhan mengenai peringkat desil DTSEN tengah ramai disampaikan masyarakat.
![NIK masuk Desil 10 di DTSEN. [bidikan layar/Suar.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/08/13/37058-nik-masuk-desil-10-di-dtsen.jpg)
Sejumlah warga mengaku heran setelah mengecek status desil mereka dan mendapati peringkat yang dianggap tidak menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Di Bandung, misalnya, sejumlah warga bahkan mengaku kaget setelah tercatat dalam desil 10.
Karena itu, Gus Ipul mengatakan proses verifikasi dan validasi tetap diperlukan untuk memastikan data yang digunakan dalam pemeringkatan semakin menggambarkan kondisi masyarakat sebenarnya.
Ia juga mengatakan pemerintah membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, dan berbagai pihak untuk ikut memberikan masukan dalam proses perbaikan data.
"Termasuk harapan untuk bisa berdiskusi secara terbuka dengan pakar-pakar, dengan akademisi. Dan BPS sudah menyampaikan bersama kami, kami terbuka dan kami ingin undang semuanya untuk ikut berpartisipasi dalam memperbaiki data ini," kata Gus Ipul.
TERPOPULER
