- Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah memantau keluhan masyarakat mengenai ketidaksesuaian peringkat desil DTSEN di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
- Kemensos berkoordinasi dengan BPS serta terbuka menerima masukan dari publik, pakar, dan akademisi untuk perbaikan data.
- Pemerintah akan mendalami berbagai tantangan di lapangan untuk membantu masyarakat memperbaiki data kependudukan yang tidak sesuai.
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pemerintah terus memantau keluhan masyarakat terkait peringkat desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial setiap hari berkomunikasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan sensus ekonomi di lapangan dalam penetapan peringkat desil tersebut.
Gus Ipul mengatakan pemerintah tidak menutup diri terhadap berbagai kritik dan masukan tersebut.
"Kita tiap hari komunikasi dengan BPS dan kami juga merespons semua masukan dari banyak pihak di medsos maupun di media-media resmi ya, kita semuanya respons," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Ia memastikan bahwa pemerintah juga siap menerima masukan dan berdiskusi secara terbuka dengan pakar dan akademisi.
"BPS sudah menyampaikan bersama kami, kami terbuka dan kami ingin undang semuanya untuk ikut berpartisipasi dalam memperbaiki data ini," imbuhnya.
Sebelumnya, BPS menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, desil tidak bisa dibaca sebagai ukuran tunggal mengenai pendapatan atau kekayaan seseorang.
Gus Ipul mengatakan masih diperlukan pendalaman untuk mengetahui mengapa kondisi yang tercatat dalam data terkadang berbeda dengan keadaan masyarakat sebenarnya. Ia juga mengakui masih adanya sejumlah tantangan dalam melakukan pendataan desil.
"Masih kita perlu pendalaman lagi ya karena ada berbagai tantangan di bawah itu, di tingkat masyarakat tadi. Ada yang karena KTP-nya digunakan oleh orang lain atau oleh keluarganya ya. Yang kedua juga mungkin mereka belum bisa, katakanlah, menyampaikan di forum-forum desa gitu kan. Banyak sebab-sebabnya yang kita harus proaktif untuk membantu masyarakat memperbaiki data itu," ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah akan berupaya mencari penyebab ketidaksesuaian tersebut sekaligus membantu masyarakat memperbaiki data apabila ditemukan persoalan di lapangan.
Menurut Gus Ipul, persoalan desil tidak cukup hanya dilihat dari hasil akhir pemeringkatan, tetapi juga perlu ditelusuri dari proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang menjadi dasarnya.