Pansus DPD RI Komitmen Cari Solusi Permanen Soal Konflik dan HAM Papua

Suara.com - Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian konflik keamanan dan persoalan kemanusiaan di Tanah Papua secara objektif, menyeluruh, dan berkeadilan.

Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan pemulihan hak korban pelanggaran HAM masa lalu maupun peristiwa aktual memberikan dampak nyata di lapangan.

Ketua Pansus Papua DPD RI, Yorrys Raweyai, menekankan bahwa penanganan persoalan HAM di Papua tidak boleh terjebak pada tataran laporan administratif semata.

Ia mendesak negara untuk hadir memberikan kepastian hukum dan pemulihan bagi para korban.

“Persoalan HAM di Tanah Papua tidak boleh berhenti pada laporan dan wacana. Negara harus hadir memastikan korban mendapatkan pemulihan, kepastian hukum, dan jaminan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi,” tegas Yorrys di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Yorrys juga memberikan atensi khusus pada konflik keamanan yang masih berlangsung dan mengakibatkan jatuhnya korban dari kalangan sipil serta ribuan warga mengungsi.

Ia meminta setiap peristiwa yang mengandung unsur pelanggaran HAM segera diusut tuntas.

“Setiap korban harus didengar dan setiap peristiwa yang diduga mengandung pelanggaran HAM harus diusut secara serius dan tuntas. Jangan sampai konflik yang terus terjadi membuat penderitaan masyarakat sipil kembali menjadi angka-angka statistik,” ujarnya.

Guna menghasilkan rekomendasi yang konkret, Pansus Papua DPD RI berencana turun langsung ke daerah terdampak di wilayah Papua Tengah, Papua Barat Daya, hingga Papua Selatan.

Yorrys menegaskan pentingnya mendengar aspirasi dari akar rumput secara langsung.

“Pansus Papua tidak ingin mengambil kesimpulan dari balik meja. Kami akan mendengar langsung suara korban, masyarakat adat, tokoh agama, pemerintah daerah, aktivis HAM, dan seluruh elemen masyarakat Papua agar rekomendasi yang lahir benar-benar berpijak pada kondisi di lapangan,” kata Yorrys.

Selain isu keamanan, Pansus juga menyoroti dampak Program Strategis Nasional (PSN) terhadap hak masyarakat adat. Yorrys mengingatkan agar kemajuan ekonomi tidak mengorbankan hak ulayat masyarakat.

“Pembangunan memang penting, tetapi pembangunan tidak boleh dibayar dengan hilangnya hak masyarakat adat. Kemajuan Papua harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap HAM dan perlindungan hak-hak masyarakat,” tegasnya.

“Menjaga keutuhan NKRI dan menghormati HAM bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan bersama," sambungnya.

Langkah DPD RI ini mendapat dukungan penuh dari Komisioner Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro.

Atnike menilai situasi di sejumlah wilayah Papua belum sepenuhnya pulih dari kekerasan yang berdampak pada munculnya pengungsi internal yang kehilangan layanan dasar.

"Konflik di Papua belum sepenuhnya pulih. Dampaknya bukan hanya korban jiwa, tetapi juga persoalan sosial-ekonomi dan pengungsi internal yang kehilangan akses terhadap hak-hak dasar,” tegas Atnike.

Atnike memastikan Komnas HAM siap bersinergi dengan Pansus Papua DPD RI dalam mendorong pemulihan situasi keamanan dan kemanusiaan.