REGIONAL:
- Pansus Papua DPD RI dan Komnas HAM berkolaborasi mendalami pelanggaran HAM serta dampak Proyek Strategis Nasional di Komplek Parlemen Jakarta pada Kamis (3/9/2026).
- Ketua Pansus Yorrys Raweyai menyatakan lembaganya akan memulai kunjungan kerja lapangan ke titik konflik mulai 13 September mendatang untuk menyusun rekomendasi bagi pemerintah.
- Atnike Nova Sigiro dari Komnas HAM menyatakan konflik bersenjata menimbulkan pengungsi internal yang kehilangan akses pendidikan dan kesehatan sehingga mengancam masa depan generasi Papua.
Suara.com - Pansus Papua DPD RI resmi menjalin kolaborasi dengan Komnas HAM untuk mendalami persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di tanah Papua.
Hal ini terungkap dalam pertemuan audiensi antara DPD RI dan Komnas HAM di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Ketua Pansus Papua DPD RI, Yorrys Raweyai, menjelaskan bahwa pansus yang beranggotakan 15 orang ini dibentuk untuk merespons dinamika kejadian di daerah yang terus berkembang.
Ia menegaskan, pansus akan fokus pada dua isu besar, yakni konflik kekerasan dan persoalan PSN seperti di Papua Selatan dan Biak.
"Tiga hari lalu Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun PSN," ujar Yorrys dalam konferensi pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Yorrys menambahkan, bahwa pihaknya akan segera melakukan kunjungan kerja mulai 13 September mendatang ke sejumlah titik konflik.
Ia memastikan setiap agenda lapangan akan melibatkan Komnas HAM guna menyusun rekomendasi kuat kepada pemerintah pusat.
"Kami bukan eksekutor, gitu loh. Kami hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Kami mulai dulu dengan pelanggaran HAM, keterlibatan TNI kemudian ada konflik di sana. Kemudian yang kedua tentang PSN. Terutama di daerah Papua Selatan, kemudian di Biak. Biak ini sekarang gejolak dengan telah disepakatinya peluncuran satelit dari Biak oleh pemerintah dengan Rusia," tegas Yorrys.
Senada dengan Yorrys, Koordinator Tim Pengamatan Situasi HAM menuju Dialog Kemanusiaan di Papua (Tim Papua), Atnike Nova Sigiro, memberikan apresiasi atas langkah DPD RI.
Ia menyoroti situasi di Papua yang belum pulih dari kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata, yang kini berdampak pada munculnya pengungsi internal.
"Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua yaitu dengan terjadinya pengungsi internal," tutur Atnike.
Atnike memperingatkan bahwa kondisi pengungsi yang kehilangan akses pendidikan dan kesehatan dapat memicu ancaman serius bagi masa depan masyarakat asli Papua.
"Persoalan pengungsi internal yang terjadi akibat konflik dan kekerasan di Papua tersebut akan mengakibatkan hilangnya generasi Papua. Komnas HAM dengan senang hati mendukung dan berkolaborasi ke depan terutama dari tugas dan kewenangan Komnas HAM yang fokus pada persoalan hak asasi manusia," jelas Atnike.
TERPOPULER