REGIONAL:
- DPRD DKI Jakarta menilai rencana Transjakarta memperluas layanan ke Kepulauan Seribu belum memiliki kajian matang.
- Rencana pembentukan anak perusahaan baru berpotensi menambah beban biaya operasional dan APBD.
- DPRD mendesak Pemprov DKI memperhitungkan kepastian tarif, skema subsidi, serta kondisi fiskal sebelum menjalankan ekspansi layanan tersebut.
Suara.com -
DPRD DKI Jakarta menilai rencana PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memperluas layanan transportasi ke Kepulauan Seribu belum memiliki kajian yang matang. Terlebih, muncul rencana pembentukan anak perusahaan untuk mengelola layanan transportasi laut tersebut.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan sejumlah aspek penting belum dikaji secara lengkap, mulai dari tarif, kebutuhan armada, skema subsidi atau public service obligation (PSO), hingga bentuk pengelolaan layanan.
“Belum ada benar-benar yang bisa meyakinkan kami ini bisa jalan atau tidak, karena belum ada kajian secara lengkap,” kata Nova di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Nova mengatakan DPRD pada prinsipnya mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan akses transportasi bagi warga Kepulauan Seribu. Namun, menurut dia, rencana tersebut sebaiknya tidak diumumkan kepada publik sebelum kajian seluruh aspek diselesaikan.
Hingga kini, kata Nova, belum ada kepastian mengenai tarif penumpang maupun skema operasional yang akan diterapkan.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah rencana Transjakarta membentuk anak perusahaan untuk mengelola layanan transportasi laut.
Nova menilai pembentukan perusahaan baru berpotensi menambah beban biaya karena membutuhkan struktur organisasi dan pegawai baru.
Kekhawatiran tersebut semakin besar karena layanan Transjakarta selama ini masih mendapat dukungan PSO dari pemerintah. Nova mempertanyakan apakah layanan transportasi laut di Kepulauan Seribu nantinya dapat berjalan tanpa subsidi.
Namun, Transjakarta menyatakan layanan tersebut sulit beroperasi tanpa dukungan subsidi apabila tarif tetap dibuat terjangkau bagi masyarakat.
“Berarti ada beban lagi di kita. Nah, ini kan kita harus pikirkan uangnya itu dari mana lagi secara operasionalnya,” tutur Nova.
Menurut Nova, kondisi fiskal Jakarta juga harus menjadi pertimbangan sebelum pemerintah menambah layanan maupun membentuk entitas baru.
Karena itu, dia meminta Pemprov DKI Jakarta lebih berhati-hati dalam menentukan skema pembiayaan, khususnya yang berpotensi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Nova menilai seluruh kebutuhan pembiayaan, termasuk konsekuensi pembentukan anak perusahaan dan keberlanjutan subsidi, harus dihitung secara matang sebelum rencana ekspansi Transjakarta ke Kepulauan Seribu dijalankan. (Antara)
TERPOPULER