Strategi 'Loyalitas Berjarak' AHY: Cara Cerdik Demokrat Amankan 2029 Tanpa Kehilangan Pemilih Kritis

Suara.com - Partai Demokrat di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai tengah memainkan orkestrasi politik yang sangat lihai.

Meski kini nyaman berada di lingkaran dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, partai berlambang bintang mercy ini enggan "melebur" sepenuhnya dan tetap memelihara napas kritis.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mencium adanya strategi dua kaki yang dimainkan secara elegan. Demokrat, menurutnya, berupaya menjaga keseimbangan antara loyalitas kabinet dengan ceruk pemilih kritis yang selama ini menjadi basis kekuatan mereka.

Sinyal ini terlihat benderang dari pernyataan terbaru AHY. Sang Ketua Umum menegaskan bahwa kekuasaan memiliki limitasi, hak rakyat untuk memilih tak boleh dijegal, dan demokrasi wajib memiliki mekanisme checks and balances.

“Demokrat sedang mencari posisi di tengah. Mereka ingin tetap berada di dalam pemerintahan Prabowo, tetapi tidak ingin seluruh identitas politiknya ikut melebur menjadi identitas pemerintah,” ujar Arifki di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Menghindari Kerumunan Pro-Pemerintah

Menurut Arifki, langkah ini adalah kalkulasi elektoral yang sangat masuk akal. Di tengah sesaknya partai politik yang memperebutkan narasi pro-pemerintah, Demokrat disebut memilih jalan zigzag agar tetap punya daya pembeda (brand politik).

Jika terlalu "manut" pada kabinet, Demokrat berisiko kehilangan daya tawar di mata pemilih kritis.

“Demokrat tidak ingin keluar dari pemerintahan, tetapi juga tidak ingin keluar dari radar pemilih yang kritis. Mereka bisa tetap mendukung pemerintah yang kuat dan efektif, sekaligus mengingatkan bahwa kekuasaan harus dibatasi dan kritik wajib dihormati,” lanjutnya.

Strategi 'Loyalitas Berjarak' Menuju 2029

Arifki menjuluki manuver unik ini sebagai strategi "loyalitas berjarak". Langkah ini dipandang sebagai persiapan matang menuju laga Pilpres 2029.

Demokrat butuh identitas mandiri agar tidak tertelan oleh dominasi partai koalisi besar lainnya, sekaligus menjaga peluang AHY dalam bursa capres maupun cawapres.

Apalagi, wacana penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) nol persen pada 2029 membuka peluang emas bagi Demokrat untuk membentuk poros sendiri. Terlebih, AHY harus bersiap menghadapi rival-rival tangguh, termasuk figur strategis seperti Gibran Rakabuming Raka.

“Loyal kepada pemerintahan dalam hal-hal yang memang menjadi komitmen koalisi, tetapi tetap memiliki jarak yang cukup untuk menyampaikan kritik dan memperjuangkan kepentingan publik. AHY seperti sedang mengatakan kepada publik: kami bagian dari pemerintahan, tetapi kami bukan pemerintah,” jelas Arifki.

Meski strategi ini menjanjikan akses kekuasaan sekaligus simpati publik, Arifki memberikan catatan tebal. Bermain di dua kaki membawa risiko kredibilitas jika tidak dibarengi dengan aksi nyata.

Identitas ganda ini bisa menjadi bumerang jika publik menangkap kesan ketidakkonsistenan.

“Publik tentu akan menguji konsistensinya. Jangan sampai sikap kritis ini hanya menjadi kosmetik politik semata. Jika ingin mempertahankan kepercayaan pemilih kritis, Demokrat harus berani menunjukkan perbedaan nyata ketika ada kebijakan yang perlu dikritisi, atau bahkan mengambil keputusan yang lebih berani dengan berada di luar pemerintahan,” pungkasnya.