REGIONAL:
- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan moratorium program Makan Bergizi Gratis di Jakarta pada Senin, 14 September 2026.
- Usulan tersebut disampaikan akibat tingginya kasus keracunan yang mencapai lebih dari 584 kejadian di 33 provinsi selama dua tahun terakhir.
- Charles menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi total dan mengalihkan penyelenggaraan program makanan gratis langsung ke dapur serta kantin sekolah.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan, jika pemerintah sebenarnya bisa melakukan perbaikan secara berani usai banyaknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi.
Termasuk agar tidak alergi untuk melakukan moratorium atau menunda sementara program MBG.
"Ya kalau kalau menurut saya, untuk menghasilkan sesuatu yang baik, pemerintah harus berani melakukan berbagai langkah, termasuk tidak alergi untuk melakukan moratorium sementara ya, untuk bisa menghasilkan program yang lebih baik lagi ke depan," kata Charles di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, dengan sudah hampir 2 tahun berjalannya program MBG dan banyak kasus keracunan, maka sudah seharusnya ada evaluasi total.
"Jadi kalau saya, ya kita kita mendukunglah apa niat baik dari program ini. Tetapi niat baik tanpa perencanaan yang baik tentu tidak menghasilkan hasil yang baik. Ya kita sudah melihat dalam 1,5 tahun terakhir atau hampir 2 tahun ini, ya kasus keracunan sudah lebih dari 584 kejadian di 254 kabupaten/kota ya, 33 provinsi. Artinya hampir semua provinsi di Indonesia pernah menjadi tempat terjadinya kasus keracunan MBG, gitu," katanya.
"Jadi kalau menurut saya, kita harus mau melakukan evaluasi total dalam arti apa? Karena ini desainnya yang bermasalah, sehingga harus mau merubah desain dari penyelenggaraan program ini," sambungnya.
Charles sendiri dari awal mendorong agar program MBG dikembalikan saja kepada dapur-dapur di Sekolah. Menurutnya, kantin-kantin sekolah bisa diperdayakan.
"Toh Bapak Presiden pernah menyampaikan akan melakukan renovasi terhadap ratusan ribu sekolah yang ada di Indonesia," ujarnya.
"Sehingga kalau alasannya sekolah itu tidak memiliki dapur, ya ketika melakukan renovasi dan perbaikan terhadap sekolah tersebut, ya bisa saja sekaligus memperbaiki dan membangun kantin atau dapur untuk bisa menyelenggarakan program makan gratis bagi siswa yang ada di sekolah itu," tambahnya.
TERPOPULER