- Ketua umum partai koalisi pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu, 16 September 2026.
- Partai Gerindra, Golkar, dan PKS menyepakati angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar lima persen.
- Pembahasan RUU Pemilu tersebut bertujuan menciptakan efisiensi pemilu serta mengakomodasi suara rakyat dengan baik.
Suara.com - Para ketua umum partai politik dalam koalisi pemerintah telah menggelar pertemuan khusus untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono.
Dalam pertemuan tersebut, Partai Gerindra diwakili oleh Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad.
Sugiono menyatakan, bahwa sejumlah poin krusial mulai disepakati antar pimpinan partai, salah satunya mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT).
"Kalau kita setuju di 5%," tegas Sugiono saat dikonfirmasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Ia menjelaskan, bahwa selain Gerindra, partai lain seperti Golkar dan PKS juga menyampaikan pandangan yang senada.
Selain isu threshold, pembahasan RUU Pemilu ini berfokus pada efisiensi serta optimalisasi porsi suara rakyat.
"Intinya adalah bagaimana pemilu ini bisa lebih efisien, efektif, kemudian juga bagaimana suara-suara rakyat... itu tetap bisa terakomodir dengan baik," ujar Sugiono.
Terkait kelanjutan draf dan jadwal kesepakatan final antar partai, Sugiono enggan berspekulasi lebih jauh.
"Itu yang kemarin dibicarakan. Nanti kan ujungnya kesepakatan ya kita kumpul lagi. Ya kita lihat saja nanti," pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan silaturahmi dengan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (14/9/2026) malam.
Dalam pertemuan tersebut, kedua partai membahas berbagai hal strategis, termasuk pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
![Ilustrasi pemilu. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/07/30/60670-ilustrasi-pemilu-ist.jpg)
Kunjungan PKS tersebut dipimpin langsung oleh Presiden PKS Al Muzzamil Yusuf ditemani jajaran pengurus pusat partai lainnya. Sementara Golkar menerima langsung Ketua Umumnya yakni Bahlil Lahadalia.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M Sarmuji yang juga turut dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa agenda utama dari silaturahmi tersebut adalah untuk menyelaraskan komitmen dalam mendukung pemerintahan yang sedang berjalan.
Terlebih, kata dia, pertemuan kedua partai tersebut merupakan silahturahmi biasa saja.