Amerika Serikat Jual 40 Ribu Bom Raksasa Rp 49,6 Triliun ke Israel

Suara.com - Pemerintah Amerika Serikat memproses penjualan senjata besar-besaran berupa 40.000 unit bom berdaya ledak tinggi seberat 907 kilogram senilai 2,8 miliar dolar AS (Rp 49,6 triliun) untuk Israel. Langkah ini langsung memicu penentangan keras dari anggota Kongres serta para pengamat politik internasional.

Pengadaan amunisi pemungkas tersebut didanai penuh melalui skema Pembiayaan Militer Luar Negeri dari kas negara Amerika Serikat. Paket hibah ini mencakup bom jenis MK-84, varian pelapis termal BLU-117, hingga hulu ledak penembus struktur bawah tanah I-2000 Penetrator.

Pengiriman puluhan ribu amunisi penghancur ini dinilai memberikan dorongan kekuatan militer tanpa syarat di tengah eskalasi konflik kawasan yang berlarut-larut. Nilai transaksi tersebut tercatat sebagai angka penjualan senjata jenis amunisi berat terbesar bagi Israel dalam beberapa tahun terakhir.

Daya rusak bom MK-84 dikenal sangat masif hingga mampu meratakan bangunan bertingkat serta menyebarkan pecahan besi hingga ratusan meter. Penggunaan amunisi seberat 2.000 pound ini kerap menyisakan kawah sedalam belasan meter di titik ledakan.

Komentator konservatif Tucker Carlson merinci bahaya amunisi tersebut melalui akun X miliknya.

"Mark 84 buatan Amerika memiliki radius kehancuran setengah mil," tulis Tucker Carlson di X, mengutip seorang pejabat federal yang tidak disebutkan namanya, dikutip dari Al Jazeera, Kamis (17/9/2026).

"Bom ini melepaskan gelombang panas setara suhu permukaan matahari ... Bom ini meruntuhkan gedung-gedung apartemen dan meninggalkan kawah sedalam tiga puluh lima kaki."

Informasi rencana penjualan senjata ini telah disampaikan secara informal kepada komite eksekutif Kongres Amerika Serikat. Langkah pemerintah ini langsung memicu upaya pemblokiran dari legislatif yang memiliki kewenangan peninjauan.

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menolak memberikan rincian lengkap mengenai status transaksi tersebut.

seorang pejabat senior administrasi hanya mengatakan bahwa "semua penjualan senjata ke luar negeri bergerak melalui proses yang sesuai," sementara Departemen Luar Negeri menyatakan tidak mengomentari usulan penjualan sebelum pemberitahuan resmi ke Kongres.

Senator Amerika Serikat Chris Van Hollen menyatakan komitmennya untuk menghentikan pengesahan paket bantuan amunisi tersebut secara hukum. Ia menuding pemerintah telah menyalahgunakan uang pajak masyarakat untuk mendukung aksi kejahatan perang.

Senator Chris Van Hollen menuduh Trump "mengirimkan bom yang dibayar oleh pembayar pajak Amerika kepada pemerintah yang dipimpin oleh seorang penjahat perang yang dicari."

Perwakilan Gregory Meeks dari Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR menolak memberi lampu hijau terhadap skema transaksi amunisi tersebut. Penolakan dari komite DPR ini secara otomatis menahan laju proses penjualan pada tahap peninjauan informal.

"Pemerintahan Trump belum memberikan jaminan yang cukup bahwa senjata-senjata ini akan digunakan oleh pemerintah Netanyahu sesuai dengan hukum dan dengan perlindungan yang memadai bagi warga sipil. Oleh karena itu, saya tidak akan meloloskan penjualan ini saat ini," kata Gregory Meeks dalam pernyataan resmi komite di platform X.

"tidak mengurangi dukungan Kongres terhadap kebutuhan pertahanan sah Israel tetapi mencerminkan tanggung jawab Kongres untuk memastikan bahwa senjata yang didanai AS digunakan secara sah, bertanggung jawab, dan dengan perlindungan yang bermakna bagi kehidupan manusia," tambah Gregory Meeks.

Penolakan terhadap pengiriman paket bom raksasa ini juga datang dari mantan anggota DPR Amerika Serikat. Kritik tajam menyasar penggunaan dana publik yang dianggap memfasilitasi jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil.

Mantan Anggota Kongres Marjorie Taylor Greene menyuarakan kekecewaannya secara terbuka.

"Kami tidak memilih ini. Amerika tidak mendukung ini. Uang pajak dan senjata kita telah digunakan untuk membunuh puluhan ribu orang tak berdosa," tulis Marjorie Taylor Greene.

Tucker Carlson secara tegas menilai bantuan militer ini sebagai tindakan yang sangat tidak tepat di tengah krisis kemanusiaan.

"Paket bernilai sekitar $3 miliar tersebut sebagai hadiah kepada pemerintah Israel yang sedang bekerja untuk memusnahkan populasi sipil yang tidak bersenjata di Gaza," kata dia, sembari menyerukan kepada para senator dan pembuat undang-undang AS untuk memblokir kesepakatan tersebut.

Di sisi lain, para pakar hubungan internasional menilai pengiriman amunisi ini memberi pesan geopolitik yang keliru. Sikap pemerintah dianggap bertentangan dengan retorika perdamaian yang sering disuarakan.

Brian Finucane, penasihat senior Program AS di International Crisis Group, mengatakan bahwa penjualan tersebut mengirimkan bentuk kepercayaan kepada Israel. Meskipun secara tidak sengaja, di saat pemerintah menyatakan ingin menenangkan kawasan tersebut.

Penggunaan bom berat seberat 907 kilogram oleh militer Israel telah berulangkali menghantam titik pemukiman dan kawasan aman di Gaza serta Lebanon. Penggunaan amunisi masif di zona padat penduduk ini memicu gelombang kecaman internasional atas jatuhnya ribuan korban sipil.

Pemerintahan Presiden Joe Biden sempat menahan pengiriman bom sejenis pada tahun 2024 karena kekhawatiran atas keselamatan warga sipil. Namun, pembekuan pasokan senjata tersebut langsung dibatalkan pada bulan pertama masa jabatan pemerintahan Donald Trump.

Rencana transaksi bernilai fantastis ini mengemuka di tengah meningkatnya ketegangan politik antara Donald Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Isu keterlibatan dana pembayar pajak AS untuk perang tanpa syarat kini menjadi perdebatan sengit antarpartai di Washington.