Sebut Pakar Saking Pintarnya Jadi Goblok, KIKA Beri Kritik Pedas ke Prabowo

Suara.com - Sindiran Presiden Prabowo Subianto kepada pakar-pakar yang kerap melontarkan kritik dalam acara HUT Partai Amanat Nasional pada Jumat (18/9/2026) lalu menuai respons dari kelompok akademisi. Saat itu, Prabowo bahkan menyebut ada sejumlah pakar yang merasa pintar hingga jadi goblok.

Ketua Presidium Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Rina Mardiana menganggap pernyataan kepala negara itu makin menunjukkan rezim saat ini bergerak ke arah fenomena 'Politik Anti Sains'.

Dalam fenomena itu, lanjut Rina, pemerintah mulai mengacuhkan segala saran dan kritikan yang berbasis ilmu pengetahuan untuk melanggengkan narasi kepentingan kekuasaan belaka.

"Istilah politik anti-sains untuk menunjuk pada kecenderungan politik ketika bukti ilmiah, kepakaran, dan proses pengujian pengetahuan kehilangan otoritasnya karena berhadapan dengan kepentingan atau narasi kekuasaan," ungkapnya dalam konferensi pers virtual pada Senin (21/9/2026).

Ia juga menyayangkan narasi yang justru mendelegitimasi peran pakar dalam pengawasan pemerintahan itu dapat dibaca sebagai pesan politik untuk membungkam suara-suara kritis.

"ketika kekuasaan mulai menentukan mana pengetahuan yang boleh dipercaya berdasarkan kepentingan politik, yang terancam bukan hanya sains, yang terancam adalah kebebasan akademik, kualitas kebijakan publik, dan demokrasi itu sendiri," ujarnya.

Padahal, kritik yang berlandaskan ilmu pengetahuan justru merupakan bentuk kecintaan para pakar pada tanah airnya. Menurut dia, itu juga bentuk tanggung jawab intelektual bagi seorang pakar.

"Kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk ketidaksetiaan kepada negara," imbuhnya.

Karena itu, Rina mengajak seluruh kelompok ilmiah lainnya untuk melawan segala bentuk perampasan kebebasan akademik demi terwujudnya masyarakat yang teredukasi.

Merespons sindiran Prabowo tersebut, KIKA turut membalas dengan memberikan lima poin seruan.

Pertama, meminta Presiden Prabowo untuk menjadikan bahan kajian ilmiah yang berlandaskan ilmu pengetahuan sebagai acuan pengambilan kebijakan.

Kedua, meminta pejabat publik lainnya untuk dapat membedakan kritik dengan serangan politik. Kritik dari pakar yang berbasis fakta bukan berarti membawa kepentingan tertentu.

Ketiga, menyerukan kepada perguruan tinggi dan lembaga pemikir lainnya agar tetap menjaga independensi di tengah gempuran permainan elite.

Keempat, menyerukan kepada para akademisi tidak menyerahkan ruang produksi ilmiah kepada penguasa.

Kelima, menyerukan kepada masyarakat dan pers untuk turut mengawasi kebebasan akademik demi berlangsungnya demokrasi yang ideal.

Reporter: Alif Bintang