Pramono Anung Ancam Pecat ASN yang Terbukti Jadi Calo Rekrutmen Damkar

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengancam memberhentikan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI yang terbukti terlibat percaloan rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar).

Pramono menegaskan tak akan memberikan ruang tawar-menawar bagi pejabat yang terbukti bermain dalam proses rekrutmen tersebut. Bahkan, pemberhentian dapat dilakukan meski proses hukum terhadap kasusnya masih berjalan.

“Jadi kalau memang ada upaya, ada temuan, ada bukti kuat, siapapun pejabat itu, begitu tahu dilakukan, walupun prosesnya masih berjalan, saya akan hentikan sebagai ASN Pemprov Jakarta. Sehingga dengan demikian nggak ada apa, tawar-menawar untuk hal tersebut,“ ujar Pramono di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (29/9/2026).

Pernyataan Pramono itu disampaikan di tengah mencuatnya kasus dugaan penipuan berkedok calo rekrutmen damkar yang dialami Wintarko Setiawan.

Wintarko mengaku mengalami kerugian Rp70 juta setelah dijanjikan bisa lolos menjadi petugas Damkar Jakarta.

“Saya kerugian totalnya Rp70 juta, yang dia janjikan itu bisa membawa dan meloloskan saya menjadi petugas Damkar Jakarta,“ kata Wintarko.

Kasus tersebut bermula pada Agustus 2025.

Saat itu, Wintarko berbincang dengan seorang guru sekolah dasar negeri di kawasan Kramat Jati yang kemudian mengenalkannya dengan seseorang yang disebut memiliki akses untuk meloloskannya dalam seleksi damkar.

“Akhirnya guru itu mengenalkan saya sama pihak Damkar katanya bisa untuk meloloskan saya, dan akhirnya saya setuju. Terus saya mencari dananya juga, dana segitu tidak sedikit ya, apalagi seorang saya masyarakat kecil,“ ujar Wintarko.

Wintarko sebelumnya pernah gagal mengikuti seleksi pada 2018-2019. Demi memenuhi uang yang diminta, dia bahkan meminjam dana dari Bank DKI dengan jaminan.

Namun, janji untuk meloloskannya tak kunjung terealisasi. Uang puluhan juta rupiah telah diserahkan, tetapi Wintarko mengaku tetap tidak diterima sebagai petugas damkar.

“Dana sebesar itu sama dia cuma janji-janji aja, bilang katanya masuk, sampai saat ini tidak masuk. Dari Agustus 2025 sampai 2026 itu tidak ada perkembangannya juga, dan realisasinya tidak ada, nol besar,“ ucap Wintarko.

Saat meminta kepastian, Wintarko mengaku justru mendapat respons menantang dari pihak yang disebutnya sebagai pelaku.

“Dia juga malah menantang saya, bilang 'Silakan saja lapor ke Polres. Saya akan ikuti prosedur dari Polres juga segala macam'. Dari situ lah saya akhirnya melapor,“ jelas Wintarko.

Wintarko kemudian mendatangi Markas Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur pada Senin (28/9/2026) untuk menanyakan perkembangan laporan dugaan penipuan yang disebutnya belum membuahkan hasil sejak awal Agustus.

Di sisi lain, kasus tersebut membuat beban keuangan Wintarko semakin berat. Pinjaman yang digunakan untuk memenuhi uang yang diminta terus harus dicicil setiap bulan.

“Saya kan berarti sudah setahun lebih bayarin. Minjam Rp70 juta kita mengembalikan tidak segitu, jadi Rp108 juta, karena di tiap bulannya kita bayar Rp2,1 juta,“ ucap Wintarko.

Wintarko berharap polisi mengusut tuntas dugaan penipuan tersebut dan mengupayakan pemulihan kerugian yang dialaminya.

Pramono menyatakan akan memberikan dukungan terhadap proses penegakan hukum kasus tersebut.

“Saya sebagai gubernur memberikan dukungan sepenuhnya untuk penegakan hukum,“ tandasnya.