Warga Natuna Diduga Jadi Tentara Bayaran, Lapangan Kerja di Perbatasan jadi Sorotan

Suara.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaitkan munculnya dugaan warga Natuna, Kepulauan Riau, terlibat dalam konflik bersenjata di luar negeri dengan pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.

Menurut Muzani, ketersediaan lapangan pekerjaan dan kehidupan yang layak perlu menjadi perhatian agar masyarakat tidak tergiur tawaran pekerjaan berisiko, termasuk menjadi tentara bayaran di luar negeri.

"Iming-iming atau tawaran terhadap pekerjaan, apalagi berkonotasi dengan tentara bayaran, saya rasa tidak dibenarkan," katanya di Natuna, Rabu.

Muzani mengatakan loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu dijaga. Namun, menurut dia, upaya tersebut juga membutuhkan dukungan pemerintah melalui penyediaan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

"Di sisi lain kita juga harus menyediakan lapangan pekerjaan dan kelayakan hidup yang lebih baik supaya hal seperti itu tidak terulang," ujarnya.

Ia mengatakan MPR akan mendorong kementerian dan lembaga terkait menjalankan program peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan seperti Natuna.

Bagi Muzani, pembangunan daerah perbatasan tidak cukup hanya berorientasi pada aspek keamanan dan pertahanan. Kebutuhan dasar masyarakat juga perlu menjadi perhatian.

Hal itu disampaikan Muzani setelah bertemu dengan pemerintah daerah di Kantor Bupati Natuna. Dalam pertemuan tersebut, ia menerima sejumlah aspirasi mengenai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan dan ketersediaan energi bersubsidi.

MPR, kata Muzani, akan mengawal aspirasi tersebut agar dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat.

Salah satu persoalan yang disorot berkaitan dengan gas subsidi. Muzani menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian karena Natuna merupakan daerah penghasil gas dalam skala nasional.

"Persoalan yang cukup penting adalah bahwa Natuna, meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi belum didapatkan," katanya.

Sebelumnya, muncul informasi mengenai seorang warga Natuna yang diduga berada di Rusia dan terlibat dalam konflik bersenjata.

Pemerintah Kabupaten Natuna masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan informasi mengenai aktivitas warga tersebut.

Muzani menilai persoalan tersebut juga menjadi pengingat pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, selain menjaga aspek pertahanan dan keamanan negara.