Temui Menkeu Suahasil, Pramono Tentukan Nasib Obligasi Jakarta

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana menemui Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, untuk membahas kelanjutan rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun pada Senin (26/10/2026).

Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi babak baru dari tarik-ulur izin pembiayaan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat.

“Hari ini memang ada rencana saya untuk bertemu dengan Menteri Keuangan,” ungkap Pramono di kawasan Tamansari, Jakarta Barat hari ini.

Langkah koordinasi ini ditempuh lantaran rencana penerbitan surat utang daerah tersebut sebelumnya sempat menuai ganjalan dari Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan yang saat itu dijabat Purbaya Yudhi Sadewa meminta DKI Jakarta mengkaji ulang rencananya karena menilai kondisi fiskal daerah masih sangat kuat tanpa perlu berutang.

Sebagai alternatif, pemerintah pusat kala itu menyodorkan opsi pembiayaan melalui pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Kendati awalnya bersikukuh untuk tetap menerbitkan obligasi, sikap Pemprov DKI perlahan melunak dan memilih patuh pada restu kementerian.

“Pemerintah DKI Jakarta akan menjalankan itu setelah mendapatkan persetujuan sepenuhnya dari pemerintah pusat. Kami segera akan berkoordinasi dengan Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, dan juga dengan Kementerian Keuangan,” kata Pramono akhir September kemarin.

Sikap melunak kian dipertegas oleh Pramono, yang kemudian menyerahkan seluruh keputusannya kepada pemerintah pusat.

“Kalau kemudian mendapatkan izin akan kami lanjutkan, kalau tidak ya sudah,” tegas eks Sekretaris Kabinet itu.

Dana segar senilai Rp5,6 triliun itu sendiri sedianya disiapkan untuk membiayai megaproyek LRT Jakarta rute Manggarai-Dukuh Atas serta pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.

Kini, kelanjutan instrumen pembiayaan mandiri Jakarta sepenuhnya bertumpu pada lampu hijau dari Menteri Suahasil.