REGIONAL:
Suara.com - Krisis air bersih tak hanya membuat anak perempuan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga kehilangan waktu belajar, menghadapi risiko kesehatan saat menstruasi, hingga menanggung pekerjaan rumah tangga lebih banyak. Perubahan iklim memperburuk situasi ini, sementara ketimpangan gender membuat beban tersebut terus berulang.
Temuan ini diungkap dalam kajian Jurnal Perempuan yang terbit pada 9 Oktober 2026. Tiga peneliti, Linda Susilowati, Clara Siagian, dan Yesaya Sandang, merangkum sejumlah studi yang menunjukkan bagaimana krisis air menguras waktu dan tenaga anak perempuan, mengganggu pendidikan, serta meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan. Kemiskinan dan pembagian peran gender yang timpang menjadi akar persoalan.
Di Sumba Timur, perempuan menghabiskan lebih dari dua jam sehari untuk mengambil air. Rumah tangga dengan akses air yang buruk juga dua kali lebih berisiko mengalami kekerasan berbasis gender. Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur, delapan kabupaten mengalami kekeringan pada 2023. Sebagian warga harus menempuh jarak enam hingga 10 kilometer untuk mendapatkan air bersih.
Perubahan iklim berpotensi memperberat beban tersebut. Studi yang dirujuk dalam kajian itu memperkirakan setiap kenaikan suhu 1 derajat Celsius menambah waktu yang dihabiskan perempuan untuk mengambil air sekitar empat menit per hari. Saat banjir, data BNPB yang dikutip juga menunjukkan lebih dari 60 persen korban terdampak merupakan anak-anak.
Masalahnya, beban mengambil air kerap dianggap sebagai rutinitas biasa, bukan persoalan yang menghambat hak anak perempuan untuk belajar dan berkembang.
Dari Rumah hingga Ruang Kelas
Dampak krisis air juga terasa di sekolah. Penelitian Sekar Jatiningrum dari Universitas Gadjah Mada terhadap 12 siswi berusia 13–17 tahun di Sleman, Yogyakarta, menemukan bahwa pasokan air yang mati atau keruh menyulitkan mereka menjaga kebersihan saat menstruasi.
Siswi harus menyiapkan pembalut dan pakaian cadangan, menunda mengganti pembalut, atau mencari air ke tempat lain.
“Sering kali saya sama temen-temen harus mengungsi ke kamar lain,” ujar seorang siswi kelas VIII berusia 14 tahun dalam penelitian tersebut.
Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sebagian besar responden berasal dari sekolah Islam berasrama di satu kabupaten. Karena itu, temuannya tidak mewakili seluruh siswi di Indonesia.
Dampak serupa terlihat setelah banjir Sumatra pada 2025. Studi Retno Indrawati dari Plan Indonesia, yang melibatkan 110 responden survei dan 94 peserta diskusi kelompok, menemukan bahwa remaja perempuan mendapat tambahan pekerjaan, seperti mengambil air dan menjaga adik. Akibatnya, waktu belajar berkurang, sedangkan kesehatan dan rasa aman ikut terganggu.
Kebijakan Air Perlu Mendengar Anak
Mengatasi persoalan ini tidak cukup dengan membangun sumur atau toilet. Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan, Patricia Beata Kurnia, menegaskan bahwa “krisis air tidak pernah hanya mengenai air”. Pembagian kerja, waktu, dan hak mengambil keputusan juga perlu diperhatikan.
Dini Widiastuti dari Plan Indonesia menyoroti perempuan di NTT yang dibebani tanggung jawab mengurus air, tetapi jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kajian di Jakarta, Pekalongan, dan Mataram juga menemukan kebijakan air masih berfokus pada infrastruktur, sementara suara anak jarang didengar.
Para peneliti mendorong pelibatan anak dalam penyusunan kebijakan serta pembagian tanggung jawab yang lebih adil antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan keluarga. Sebab, akses air bersih bukan hanya soal tersedianya air, tetapi juga memastikan anak perempuan tidak terus kehilangan waktu belajar dan kesempatan untuk menentukan masa depannya.
Penulis: Chairunisa
TERPOPULER