Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI

Suara.com - Sejumlah kampus yang tergabung dalam koalisi Selamatkan Kedaulatan Rakyat (SADAR) berencana menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Aksi tersebut digelar untuk mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai semakin jauh dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafidz Haernanda, memastikan mahasiswa yang tergabung dalam Komite SADAR akan melepas atribut almamater saat mengikuti aksi. Langkah ini dilakukan agar mahasiswa dapat melebur bersama elemen masyarakat sipil lainnya.

"Kami seluruh mahasiswa yang memang sudah berkumpul di Komite SADAR, menyepakati turun aksi pada hari ini tidak menggunakan almamater sama sekali," tutur Hafidz kepada wartawan di Kompleks UI, Rabu (28/10/2026).

Menurut Hafidz, penggunaan almamater saat demonstrasi terkadang memunculkan persepsi bahwa gerakan mahasiswa bersifat eksklusif dan tidak melibatkan masyarakat luas.

"Memang kadang-kadang ada beberapa persepsi masyarakat yang merasa bahwa ketika mahasiswa turun aksi menggunakan almamater, mereka merasa tidak terlibatkan," jelasnya.

Karena itu, Komite SADAR ingin menjadikan aksi kali ini sebagai gerakan yang inklusif dan mampu merangkul masyarakat dari berbagai kalangan.

"Kami ingin aksi pada hari ini itu seinklusif mungkin dan juga semerangkul rakyat sebaik mungkin," tambah Hafidz.

Terkait potensi provokasi oleh oknum yang memanfaatkan tidak adanya identitas almamater, Hafidz mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi. Namun, ia enggan membeberkan secara terperinci langkah yang akan dilakukan.

"Kami sudah ada antisipasi, tapi tidak bisa memberi tahu," pungkasnya.

Sebagai informasi, sejumlah elemen masyarakat sipil berencana menggelar aksi di Bundaran HI untuk mengevaluasi dua tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir.

Kedua, meminta pemerintah memprioritaskan APBN untuk kepentingan rakyat dan menghentikan program yang dinilai memboroskan anggaran, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Ketiga, mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan, menyediakan layanan kebutuhan dasar yang merata, serta menciptakan lapangan kerja.

Keempat, meminta pemerintah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta segala bentuk penyalahgunaan wewenang atau jabatan.

Kelima, mendesak pemerintah menjamin kebebasan berpendapat masyarakat sipil dan menghentikan militerisasi.

Reporter: Alif Bintang