- Swarna Dwipa Institute menggelar Dialog Nasional di Jakarta pada Sabtu, 31 Oktober 2026, untuk membahas persiapan Indonesia Emas 2045.
- Wamenhamham Mugiyanto Sipin menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi etika hidup yang nyata di tengah masyarakat.
- Akademisi Frans Magnis-Suseno dan pengamat Febby Lintang menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat serta pemberantasan korupsi merupakan tolok ukur utama kemajuan bangsa.
Suara.com - Swarna Dwipa Institute (SDI) mengingatkan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi.
Pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan bagi seluruh rakyat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Dialog Nasional bertajuk “Menuju 1 Abad Sumpah Pemuda – Pemikiran, Semangat dan Implementasi Menuju Indonesia Emas” di Gedung Museum Sumpah Pemuda, Jalan Kramat Raya 106, Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Dialog yang digelar menjelang satu abad Sumpah Pemuda itu menghadirkan sejumlah pemikir, akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur penyelenggara negara.
Mereka membahas bagaimana semangat persatuan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata untuk menghadapi tantangan Indonesia menuju 2045.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto Sipin, menjadi salah satu pembicara kunci.

Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat, bukan sekadar tertulis dalam peraturan atau diwujudkan melalui lembaga negara.
“HAM perlu menjadi etika yang hidup di segala lingkungan,” tegas Mugiyanto.
Mugiyanto juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menolak diskriminasi, mengawasi kekuasaan, memperjuangkan keadilan, dan mendorong pertanggungjawaban negara.
Menurutnya, kepercayaan internasional terhadap Indonesia dalam bidang HAM harus dibangun melalui pemikiran yang kuat dan praktik yang dapat dipercaya.
“Kiblat HAM dunia bukan gelar yang kita berikan kepada diri sendiri. Ia merupakan kepercayaan yang diperoleh ketika pemikiran kita layak dirujuk dan praktik kita dapat dipercaya,” ujarnya.
Martabat manusia menjadi ukuran kemajuan
Akademisi Frans Magnis-Suseno mengingatkan bahwa persatuan Indonesia harus diwujudkan melalui keadilan sosial.
Frans Magnis menilai kemerdekaan dan pembangunan akan kehilangan makna apabila kesejahteraan belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Magnis-Suseno juga menyoroti korupsi sebagai persoalan serius yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat masa depan bangsa.