Frans Magnis-Suseno: Indonesia Emas 2045 Tak Akan Terwujud Jika Korupsi Tak Diatasi

Suara.com - Swarna Dwipa Institute (SDI) mengingatkan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi.

Pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan bagi seluruh rakyat.

Pesan tersebut mengemuka dalam Dialog Nasional bertajuk “Menuju 1 Abad Sumpah Pemuda – Pemikiran, Semangat dan Implementasi Menuju Indonesia Emas” di Gedung Museum Sumpah Pemuda, Jalan Kramat Raya 106, Jakarta, Sabtu (31/10/2026).

Dialog yang digelar menjelang satu abad Sumpah Pemuda itu menghadirkan sejumlah pemikir, akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur penyelenggara negara.

Mereka membahas bagaimana semangat persatuan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata untuk menghadapi tantangan Indonesia menuju 2045.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto Sipin, menjadi salah satu pembicara kunci.

Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat, bukan sekadar tertulis dalam peraturan atau diwujudkan melalui lembaga negara.

“HAM perlu menjadi etika yang hidup di segala lingkungan,” tegas Mugiyanto.

Mugiyanto juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menolak diskriminasi, mengawasi kekuasaan, memperjuangkan keadilan, dan mendorong pertanggungjawaban negara.

Menurutnya, kepercayaan internasional terhadap Indonesia dalam bidang HAM harus dibangun melalui pemikiran yang kuat dan praktik yang dapat dipercaya.

“Kiblat HAM dunia bukan gelar yang kita berikan kepada diri sendiri. Ia merupakan kepercayaan yang diperoleh ketika pemikiran kita layak dirujuk dan praktik kita dapat dipercaya,” ujarnya.

Martabat manusia menjadi ukuran kemajuan

Akademisi Frans Magnis-Suseno mengingatkan bahwa persatuan Indonesia harus diwujudkan melalui keadilan sosial.

Frans Magnis menilai kemerdekaan dan pembangunan akan kehilangan makna apabila kesejahteraan belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Magnis-Suseno juga menyoroti korupsi sebagai persoalan serius yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat masa depan bangsa.

Frans Magnis menekankan pentingnya lembaga perwakilan rakyat menjalankan fungsi pengawasan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama petani, nelayan, buruh, dan kelompok kurang mampu.

“Tentu kita masih punya harapan. Tetapi itu akan bergantung menurut saya apakah Indonesia berhasil mengatasi situasi korupsi,” kata Magnis-Suseno.

Sementara itu, pengamat Swarna Dwipa Institute, Febby Lintang, menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia Emas harus dilihat dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan penguasaan teknologi perlu dilengkapi dengan ukuran kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh warga.

“Indonesia Emas itu jangan hanya didefinisikan melalui indikator makro, tapi harus indikatornya mikro juga,” ujar Febby.

Ia menilai martabat bangsa juga tercermin dari cara negara memperlakukan kelompok paling rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Karena itu, pendidikan inklusif, pemerataan kesempatan ekonomi, akses fasilitas publik, dan lapangan kerja yang terbuka bagi semua warga menjadi bagian penting dari pembangunan.

“Tolok ukur martabat suatu bangsa yang maju justru terlihat dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan kelompoknya yang paling rentan,” katanya.

Persatuan harus diwujudkan dalam tindakan

Founder Swarna Dwipa Institute, Frans Immanuel Saragih, menyampaikan bahwa SDI hadir sebagai rumah besar bagi aktivis dari berbagai elemen.

Ia mengajak masyarakat memaknai kembali Sumpah Pemuda dan membuka ruang bagi berbagai pemikiran untuk mendorong kemajuan Indonesia.

Menurut SDI, semangat Sumpah Pemuda tidak seharusnya berhenti sebagai catatan sejarah atau seremoni tahunan.

Persatuan perlu diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan yang menjaga keberagaman, memperkuat gotong royong, serta memastikan setiap warga memperoleh penghormatan dan kesempatan yang setara.

Ulung Rusman dari Perhimpunan INTI juga mengajak generasi muda meneladani keberanian pemuda 1928 yang membangun cita-cita tentang Indonesia ketika negara tersebut belum terbentuk.

“Mereka hanya dipersatukan satu mimpi, satu mimpi yang bahkan barang itu belum ada. Barang itu namanya Indonesia,” kata Ulung.

Ia mengingatkan bahwa kekecewaan terhadap persoalan bangsa perlu diubah menjadi tindakan produktif.

“Boleh marah, tetapi kita tidak boleh berhenti pada persoalan marah tersebut,” ujarnya.

Dialog Nasional tersebut ditutup dengan pembacaan ikrar Sumpah Pemuda bersama.

SDI menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 harus menjadi cita-cita untuk membangun bangsa yang bersatu, adil, sejahtera, inklusif, dan memuliakan martabat manusia.