Menuju Indonesia Emas 2045, SDI Soroti Korupsi dan Kesenjangan Kesejahteraan

Suara.com - Swarna Dwipa Institute (SDI) menilai pemberantasan korupsi dan pemerataan kesejahteraan menjadi pekerjaan penting Indonesia dalam menyongsong 2045.

Cita-cita Indonesia Emas dinilai akan sulit terwujud jika pembangunan hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan sosial.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Dialog Nasional bertajuk “Menuju 1 Abad Sumpah Pemuda – Pemikiran, Semangat dan Implementasi Menuju Indonesia Emas” yang digelar di Gedung Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, Sabtu (31/10/2026).

Forum yang menghadirkan akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur penyelenggara negara itu membahas makna Sumpah Pemuda dalam menghadapi tantangan bangsa.

Salah satu pesan yang mengemuka ialah pembangunan harus dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya tercermin dalam angka pertumbuhan ekonomi.

Akademisi Frans Magnis-Suseno menegaskan bahwa persatuan Indonesia perlu diwujudkan melalui keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila.

Menurutnya, pembangunan kehilangan makna apabila kesejahteraan belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Magnis-Suseno juga mengingatkan bahwa korupsi dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat masa depan bangsa.

Ia mendorong lembaga perwakilan rakyat menjalankan fungsi pengawasan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya petani, nelayan, buruh, dan kelompok kurang mampu.

“Tentu kita masih punya harapan. Tetapi itu akan bergantung menurut saya apakah Indonesia berhasil mengatasi situasi korupsi,” ujarnya.

Pembangunan harus dinikmati seluruh rakyat

Warsito Ellwein dari Agenda 45 menilai nasionalisme harus berangkat dari penghargaan dan perlindungan terhadap manusia Indonesia.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari siapa yang menikmati hasilnya.

Warsito menyebut kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan sebagai tiga fokus penting bagi masa depan Indonesia.

Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan latar belakang dan pemikiran masyarakat perlu diarahkan pada tujuan kebangsaan bersama.

“Yang menentukan Indonesia maju itu kita semua, mulai dari sini,” kata Warsito.

Pengamat Swarna Dwipa Institute, Febby Lintang, turut mengingatkan bahwa indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita harus disertai ukuran yang mencerminkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

“Indonesia Emas itu jangan hanya didefinisikan melalui indikator makro, tapi harus indikatornya mikro juga,” ujarnya.

Febby menyoroti pentingnya pendidikan inklusif, pemerataan kesempatan ekonomi, akses terhadap fasilitas publik, serta penciptaan lapangan kerja yang terbuka bagi seluruh warga negara.

Ia juga menekankan bahwa perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan yang setara.

“Tolok ukur martabat suatu bangsa yang maju justru terlihat dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan kelompoknya yang paling rentan,” katanya.

Generasi muda didorong menjadi pelaku perubahan

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto Sipin, menegaskan bahwa HAM harus menjadi etika yang hidup dalam masyarakat.

Penghormatan terhadap hak warga negara, menurutnya, perlu tercermin dalam perilaku, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara.

“HAM perlu menjadi etika yang hidup di segala lingkungan,” kata Mugiyanto.

Ia juga menekankan peran masyarakat dalam menolak diskriminasi, mengawasi kekuasaan, dan mendorong pertanggungjawaban negara.

Kemajuan bangsa, menurutnya, tidak semata-mata ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kemampuan menghormati hak dan menjaga martabat manusia.

Ulung Rusman dari Perhimpunan INTI mengajak generasi muda meneladani keberanian pemuda 1928 yang membangun cita-cita tentang Indonesia sebelum negara itu terbentuk.

“Mereka hanya dipersatukan satu mimpi, satu mimpi yang bahkan barang itu belum ada. Barang itu namanya Indonesia,” ujarnya.

Ulung mengingatkan agar kekecewaan terhadap persoalan bangsa tidak berhenti sebagai kemarahan. “Boleh marah, tetapi kita tidak boleh berhenti pada persoalan marah tersebut,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Slamet Ariyadi, menekankan pentingnya kolaborasi dan kesediaan pemangku kepentingan mendengar persoalan nyata masyarakat.

Ia menyebut kebutuhan lapangan pekerjaan, kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesejahteraan sebagai sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian.

“Saya sebenarnya bukan ingin berdebat, saya ingin mendengar apa yang menjadi keluh kesah,” kata Slamet.

Dalam diskusi, peserta juga mengangkat persoalan biaya hidup, akses layanan kesehatan, kualitas demokrasi, korupsi, dan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.

Swarna Dwipa Institute merangkum enam pokok pemikiran dari dialog tersebut, yakni persatuan yang diwujudkan dalam tindakan, penghormatan terhadap HAM, keadilan sosial, pemberantasan korupsi, pembangunan inklusif dan berkelanjutan, serta peran generasi muda sebagai pelaku perubahan.

Dialog Nasional itu ditutup dengan pembacaan ikrar Sumpah Pemuda bersama.

SDI menegaskan bahwa menuju satu abad Sumpah Pemuda, persatuan perlu bergerak dari ikrar menjadi tindakan nyata demi Indonesia yang berkeadilan dan menyejahterakan seluruh rakyat.