REGIONAL:
- Kementerian Kesehatan mendorong masyarakat lebih cerdas melakukan swamedikasi dalam KTT APSMI 2026 di Bali.
- Pemerintah memperluas akses obat bebas hingga minimarket dan koperasi desa guna mendekatkan produk kesehatan dasar.
- Kemenkes menjalankan Gema Cermat dan memanfaatkan platform digital SatuSehat untuk mengawasi distribusi serta mengedukasi masyarakat.
Peran apoteker menjadi penting karena masyarakat bisa mendapatkan penjelasan mengenai penggunaan obat yang tepat, termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengonsumsi obat.
Melalui Gema Cermat, pemerintah juga ingin membangun kebiasaan agar masyarakat tidak hanya memperhatikan manfaat obat, tetapi juga memahami cara penyimpanan dan pembuangannya. Obat yang sudah kedaluwarsa atau tidak lagi digunakan perlu dibuang dengan benar, bukan dibiarkan begitu saja atau digunakan kembali.
Teknologi ikut membantu masyarakat mengakses informasi obat
Selain edukasi langsung, Kemenkes mengembangkan pemanfaatan teknologi digital melalui platform SatuSehat.
Salah satu pengembangannya adalah layanan resep elektronik yang menghubungkan fasilitas kesehatan, pasien, dan apoteker. Melalui layanan ini, pasien dapat menerima pemberitahuan resep, membandingkan harga obat, serta mengetahui lokasi toko yang menyediakan obat tersebut.
Kemenkes juga mengembangkan SatuSehat Logistik untuk memantau distribusi obat secara waktu nyata. Sistem ini mencatat perjalanan obat dari produsen dan pedagang besar farmasi hingga fasilitas kesehatan, dinas kesehatan, dan toko ritel.
Pemantauan tersebut diharapkan membantu pengawasan distribusi obat sekaligus mencegah penyalahgunaan.
Meski demikian, Rizka mengingatkan bahwa teknologi tidak bisa menggantikan peran tenaga kesehatan. Informasi digital harus tetap didukung sumber yang tepercaya dan pendampingan profesional ketika dibutuhkan.
Swamedikasi membutuhkan tanggung jawab bersama
Pentingnya penggunaan obat secara bijak juga berkaitan dengan besarnya pengeluaran kesehatan masyarakat. Rizka menyebut total belanja kesehatan Indonesia pada 2025 mencapai sekitar Rp664 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 27 persen masih berasal dari pembayaran langsung masyarakat atau out-of-pocket, termasuk pembelian obat dan produk kesehatan untuk pengobatan mandiri.
Porsinya memang telah turun dari 43 persen dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pemerintah menilai masyarakat tetap perlu mendapatkan produk yang aman, berkualitas, terjangkau, serta didukung informasi yang benar.
Karena itu, penguatan swamedikasi tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah, industri farmasi, tenaga kesehatan, akademisi, dan komunitas perlu bekerja sama untuk memastikan akses obat berjalan seiring dengan edukasi dan pengawasan.
Hal tersebut turut menjadi pembahasan dalam KTT APSMI 2026 yang mengangkat tema “Self-Care in Healthcare: Scaling Partnership for Better Health Outcomes”. Pertemuan ini membahas berbagai isu, termasuk akses obat bebas, keamanan penggunaan obat, peran apoteker, hingga pemanfaatan teknologi kesehatan.
Pada akhirnya, perawatan mandiri bukan berarti masyarakat harus menangani semua keluhan kesehatan sendiri. Justru, masyarakat perlu tahu kapan keluhan dapat ditangani dengan obat bebas sesuai aturan dan kapan harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.
Dengan akses yang semakin luas dan informasi yang semakin mudah diperoleh, masyarakat diharapkan bisa mengambil keputusan kesehatan dengan lebih bijak. Sebab, menjadi lebih mandiri dalam menjaga kesehatan juga berarti memahami batas kemampuan diri dan tidak sembarangan menggunakan obat.
TERPOPULER