Profil Hakim Christina Endarwati di Sidang Roy Suryo Cs: Minta Jokowi Jawab Tegas

Suara.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu.

Jokowi menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dengan terdakwa Roy Suryo dan dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11/2026).

"Apakah saudara bersedia untuk disumpah?" tanya Christina dalam persidangan.

"Bersedia," jawab Jokowi.

Setelah prosesi pengambilan sumpah, Christina mengingatkan Jokowi agar menjawab setiap pertanyaan dengan jelas selama pemeriksaan berlangsung.

"Kalau ada pertanyaan nanti dijawab dengan tegas," ujar Christina.

Profil Hakim Christina Endarwati

Christina Endarwati menjadi perhatian publik setelah ditunjuk sebagai ketua majelis hakim dalam perkara Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa yang berkaitan dengan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Christina bukan sosok baru di lingkungan peradilan. Sebelum bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, ia telah menempati sejumlah posisi di berbagai pengadilan negeri, termasuk pernah menjabat sebagai Ketua PN Kendal.

Christina Endarwati, S.H., M.H., lahir di Bantul, Yogyakarta, pada 10 April 1972. Ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada 1996.

Pendidikannya berlanjut ke jenjang magister hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) pada 2011. Sementara itu, ia tercatat mulai menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada 2000.

Perjalanan Karier Christina Endarwati

Karier Christina di lingkungan peradilan membawanya bertugas di sejumlah wilayah. Ia pernah menjadi hakim di PN Wates dan PN Sleman sebelum mendapatkan penugasan di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan dokumen mutasi Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung (MA) pada 2018, Christina yang ketika itu bertugas sebagai hakim PN Sleman dipindahkan menjadi Wakil Ketua PN Batulicin.

Perjalanan kariernya berlanjut ke PN Kotabaru. Di pengadilan tersebut, Christina pernah menduduki jabatan Ketua PN sebelum kemudian mendapatkan penugasan di PN Kendal.

Pada Juni 2021, Christina dilantik sebagai Wakil Ketua PN Kendal.

Tidak berselang lama, ia dipercaya menduduki jabatan Ketua PN Kendal sejak Maret 2022.

Jabatan tersebut diembannya hingga 2024. Berdasarkan hasil rapat pimpinan Badilum MA pada 12 Juni 2024, Christina dimutasi dari Ketua PN Kendal menjadi hakim di PN Jakarta Timur.

Ia kemudian mulai bertugas di PN Jakarta Timur pada Agustus 2024.

Memiliki Sertifikasi Peradilan Anak dan Lingkungan Hidup

Selain perjalanan jabatan, rekam jejak Christina juga tercatat dalam sejumlah program pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung.

Namanya masuk dalam daftar hakim yang telah mengikuti sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Catatan tersebut menunjukkan ia mengikuti sertifikasi pada 2014 ketika bertugas sebagai Wakil Ketua PN Batulicin.

Christina juga tercatat sebagai peserta Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA pada 18 November hingga 1 Desember 2019.

Kedua pelatihan tersebut menjadi bagian dari catatan pengembangan profesionalnya sebagai hakim, khususnya dalam penanganan perkara yang membutuhkan pemahaman hukum secara spesifik.

Rekam Jejak Putusan di PN Jakarta Timur

Selama bertugas di PN Jakarta Timur, Christina juga tercatat memimpin sejumlah majelis hakim dalam perkara pidana maupun perdata.

Salah satunya perkara perdata wanprestasi dengan nomor 630/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM. Dalam putusan pada 30 Juni 2026, Christina bertindak sebagai hakim ketua bersama Popi Juliyani dan Irwan Hamid.

Majelis hakim dalam perkara yang melibatkan PT Annora Total Solusi dan sejumlah pihak dari DHL tersebut memutuskan menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Christina juga memimpin majelis dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum nomor 294/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM.

Putusan yang dibacakan pada 27 November 2025 itu menyatakan PN Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara setelah menerima eksepsi tergugat.

Di bidang pidana khusus, Christina tercatat sebagai ketua majelis dalam perkara perpajakan nomor 631/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM.

Dalam perkara yang melibatkan terdakwa Sartono Endiarso tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara dua tahun serta denda sekitar Rp703,49 juta. Putusan dibacakan pada 25 Februari 2026.