Dalam 6 Jam Gibran Mendadak Unggah 26 Video di IG Usai Niat Mundur dari Kursi Wapres, Ada Apa?

Suara.com - Jagat media sosial dikejutkan oleh aktivitas tak biasa dari akun Instagram Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, @gibran_rakabuming.

Tanpa ada aba-aba, akun bercentang biru tersebut mendadak mengunggah 26 video dokumentasi agenda kerja secara maraton hanya dalam kurun waktu sekitar enam jam.

Aksi unggah massal ini langsung menyita perhatian publik dan warganet di berbagai platform.

Pasalnya, manuver digital tersebut dilakukan tepat setelah Gibran menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) sore.

Berdasarkan pantauan lini masa, rentetan konten video tersebut dipublikasikan sejak Selasa malam pukul 19.20 WIB hingga Rabu (11/11/2026) dini hari pukul 01.17 WIB.

Pola unggahan kilat ini terbilang sangat kontras jika dibandingkan dengan aktivitas akun tersebut sebelumnya.

Sebelum rentetan 26 video ini tayang, akun media sosial milik putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu terpantau mengalami jeda panjang alias vakum lebih dari 40 hari.

Terakhir kali akun @gibran_rakabuming membagikan konten adalah pada 30 September 2026, yang memperlihatkan momen audiensi penerimaan jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Rajeg.

Dalam kebiasaan normal pada rentang 11 Agustus hingga 30 September 2026, akun tersebut umumnya hanya mengunggah rata-rata satu sampai dua konten per hari, dengan catatan terbanyak hanya mencapai empat unggahan dalam kurun waktu 24 jam.

Kini, sebanyak 26 video dirapel dalam satu malam. Konten-konten tersebut merekam jejak kegiatan dinas Gibran, mulai dari agenda audiensi di kantor Istana Wakil Presiden, Jakarta, hingga agenda kunjungan kerja ke berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga pelosok Sulawesi Barat.

Meski diunggah secara beruntun dalam satu malam, dokumentasi tersebut bukanlah kegiatan yang terjadi dalam satu hari.

Rangkaian dokumentasi itu merangkum arsip kerja Gibran sepanjang periode 30 September hingga 2 November 2026.

Unggahan pembuka memperlihatkan pertemuannya bersama pengurus Ruang Aksi Pemimpin Indonesia (RAPI) pada 30 September, sedangkan video terakhir menampilkan blusukannya ke SMA Negeri 1 Mamasa dan SD Negeri Samak di Sulawesi Barat pada 2 November.

Menariknya, dari puluhan video kilas balik aktivitas kenegaraan yang dipublikasikan secara masif tersebut, tidak ada satu pun konten atau takarir atau caption yang menyinggung ihwal rencana pengunduran dirinya dari kursi RI 2.

Vakumnya aktivitas media sosial Gibran selama lebih dari 40 hari sebelumnya berjalan beriringan dengan makin kencangnya sorotan publik terkait keabsahan dokumen pendidikannya.

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan putusan sengketa Pilpres 2024 menyatakan tidak menemukan bukti ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan setingkat SLTA di Tanah Air.

Persoalan hukum kian meruncing saat Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi Subhan Palal.

Putusan MA tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencabut dokumen bersangkutan.

Puncaknya, pada Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Istana Kepresidenan.

Prasetyo mengonfirmasi bahwa Gibran telah mengutarakan keinginannya untuk melepas jabatan wakil presiden langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan empat mata di Kompleks Widya Chandra selama 2,5 jam.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau atau Gibran menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo.

Langkah politik Gibran ini juga beriringan dengan dinamika panas di parlemen, di mana wacana pengajuan Hak Menyatakan Pendapat atau HMP untuk pemakzulan mulai bergulir di DPR seiring dimulainya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.

Di sisi lain, Gibran menyatakan bakal menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN serta mengajukan Peninjauan Kembali atau PK ke Mahkamah Agung demi membuktikan legalitas dokumen pendidikannya.