REGIONAL:
- PT SIR dan PT Natura City Developments Tbk mengalami kebuntuan mediasi atas sengketa tanah seluas empat belas hektare di Bogor pada Rabu, sebelas November dua ribu dua puluh enam.
- Kuasa hukum PT SIR menyatakan bahwa Natura City tidak pernah menunjukkan alas hak atau sertifikat kepemilikan tanah dalam persidangan di PTUN Bandung.
- BPN menyatakan Natura City belum memiliki alas hak, sementara PT SIR mengklaim telah mengganti rugi lahan eks HGU kepada penggarap sejak tahun delapan puluhan.
Suara.com - Sengketa tanah seluas 14 hektare antara PT SIR dan PT Natura City Developments Tbk memasuki babak baru usai proses mediasi dinyatakan deadlock.
Kuasa hukum PT SIR, Muhammad Al Ayyubi Harahap dari Haris Azhar Law Office di Cibinong, Rabu (11/11/2026) mengatakan, pihaknya mempertanyakan dasar kepemilikan Natura City atas objek tanah yang disengketakan.
Di tengah perselisihan tersebut, dirinya mempersoalkan dokumen kepemilikan lahan yang menjadi dasar klaim Natura City.
Menurutnya, saat bersidang di PTUN Bandung, perkara antara PT SIR melawan BPN Kab. Bogor dan Natura City, Natura City belum pernah menunjukkan dokumen yang membuktikan kepemilikan atas lahan tersebut.
"Mereka tidak pernah menunjukan pembelian mereka terhadap lahan itu dari perusahaan swasta lainnya gitu," kata Al Ayyubi saat dijumpai Suara.com.
Dia juga mengklaim Natura City tidak pernah memperlihatkan dokumen berupa Hak Guna Usaha (HGU) maupun sertifikat kepemilikan tanah lainnya.
"Dan mereka juga tidak pernah menunjukan bahwa mereka memegang HGU terhadap lahan itu, atau sertifikat dalam bentuk apapun gitu," kata dia.
Al Ayyubi menyebut, berdasarkan keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam persidangan sebelumya di PTUN Bandung, Natura City disebut belum memiliki alas hak sertifikat atas objek tanah yang disengketakan.
"Dan pihak BPN juga sudah mengatakan saat sebelumnya Natura belum memiliki alas hak atas tanah itu, itu kata BPN, karena emang belum pernah menerbitkan dokumen apapun yang sifatnya kepemilikan tanah kepada natura," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, berdasarkan dokumen yang telah dipelajari pihaknya, Natura City hanya memperlihatkan perjanjian peralihan lahan.
Namun, menurutnya, dokumen tersebut belum membuktikan bahwa tanah diperoleh dari pihak yang memiliki hak atas objek tersebut.
Dirinya kemudian memaparkan riwayat tanah yang menjadi objek sengketa.
Menurut Al Ayyubi, lahan tersebut merupakan tanah negara bekas HGU PT Perkebunan yang masa berlaku sertifikat HGUnya berakhir pada 1997.
Ia mengatakan, di atas lahan tersebut telah terdapat masyarakat penggarap sejak 1980-an.
PT SIR kemudian mengklaim telah melakukan pelepasan lahan kepada para penggarap secara sah dengan memberikan uang ganti rugi.
Menurutnya, PT SIR telah melakukan pelepasan lahan kepada para penggarap dan selanjutnya berkewajiban mengajukan permohonan kepada negara terkait tanah tersebut.
Di sisi lain, ia menilai klaim kepemilikan Natura City tidak sejalan dengan riwayat tanah yang menurutnya merupakan tanah negara bekas HGU.
Bahkan, dia menegaskan pihaknya belum menemukan dokumen kepemilikan yang ditunjukkan Natura City selama proses
persidangan.
"Tidak ada satupun dokumen yang dimiliki mereka yang berkaitan tentang kepemilikan tanah itu, ga pernah ada," tegasnya.
Kendati begitu, seluruh klaim mengenai alas hak dan riwayat perolehan tanah tersebut masih menjadi bagian dari materi sengketa yang akan diuji dalam persidagan pokok perkara usai proses mediasi kedua perusahaan dinyatakan deadlock.
Kontributor : Dziharul Islam Nusantara
TERPOPULER