Pemerintah Targetkan Kredit Program Perumahan Tembus Rp 30 T di 2027

Suara.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan kalau Pemerintah menargetkan Kredit Program Perumahan sebesar Rp 30 triliun untuk tahun 2027. 

Menteri PKP menyebut kalau pembiayaan sektor perumahan ini mencakup dukungan bagi pengembang perumahan, pedagang bahan bangunan, penyedia jasa konstruksi, serta masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk renovasi, pembelian, dan pembangunan rumah.

“Kredit Program Perumahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan UMKM untuk memperluas akses rumah layak. Untuk sektor pengembangan perumahan dialokasikan Rp 5 Triliun, pedagang bahan bangunan Rp 3 Triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp 1 Triliun. Totalnya Rp10 triliun untuk mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Selain pembiayaan bagi pelaku usaha, pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan kalau Pemerintah turut mendorong akses pembiayaan bagi masyarakat melalui program yang mendukung peningkatan kualitas dan kepemilikan rumah.

Berdasarkan data yang dipaparkan, pembiayaan tersebut mencakup sekitar 95 ribu rumah untuk renovasi, 11 ribu rumah untuk pembelian, dan 10 ribu rumah untuk pembangunan. Dengan demikian, total sasaran pembiayaan mencapai sekitar 117 ribu rumah.

“Kalau dijumlahkan, ada sekitar 117 ribu rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp19 triliun. Jika digabungkan dengan pembiayaan untuk ekosistem usaha perumahan, totalnya sekitar Rp30 triliun,” imbuhnya.

Menteri Ara menjelaskan, kebijakan pembiayaan tersebut menjadi langkah penting untuk menggerakkan perekonomian sekaligus membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak. Dukungan pembiayaan tidak hanya menyasar konsumen rumah, tetapi juga pelaku UMKM.

Ia juga mengapresiasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI atas kontribusi dalam penyaluran pembiayaan program perumahan. Dari data yang ada, BRI mencatatkan penyaluran pembiayaan terbesar dengan nilai sekitar Rp 13 triliun. 

Dia menilai dukungan perbankan sangat penting untuk memastikan program pemerintah dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan.

Sementara dari sisi persebaran wilayah, Jawa Tengah mencatatkan penyaluran sekitar Rp 6,7 Triliun, disusul Jawa Timur sebesar Rp 4,8 Triliun dan Jawa Barat sebesar Rp 4,6 Triliun.

"Keberhasilan program pembiayaan perumahan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, regulator, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Bunga rendah, pembiayaan harus berpihak kepada rakyat," tegasnya. 

Maruarar menekankan bahwa kebijakan pembiayaan UMKM harus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang. Menurutnya, pelaku UMKM perlu memperoleh akses pembiayaan dengan persyaratan dan suku bunga yang terjangkau agar dapat meningkatkan kapasitas usaha tanpa terbebani biaya pinjaman yang tinggi.

Dirinya menilai kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan pembiayaan bagi usaha kecil merupakan langkah tepat untuk memperkuat ekonomi rakyat.

“Jangan sampai UMKM diberikan bunga yang tinggi, sementara pengusaha besar justru mendapatkan bunga yang rendah. Kebijakan pembiayaan harus berpihak kepada rakyat dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang,” tegas Maruarar.

Menteri PKP juga menyoroti kemudahan akses pembiayaan bagi pinjaman bernilai hingga Rp 100 juta yang dapat diberikan tanpa agunan dengan bunga sebesar 0,5 persen per bulan. Skema tersebut dinilai dapat membantu pelaku UMKM mengakses modal usaha secara lebih terjangkau.