Bukan Hanya Sudding, Putri Zulhas Konfirmasi 10 Anggota DPR Fraksi PAN Usulkan HMP Pemakzulan Gibran

Suara.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mengonfirmasi bahwa sebanyak 10 anggota Fraksi PAN ikut serta dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.

Hal ini disampaikan usai sebelumnya hanya Sarifuddin Sudding sebagai satu-satunya Anggota DPR Fraksi PAN yang terlihat mengusulkan pengguliran HMP di dalam Rapat bersama Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Putri menilai, langkah HMP ini sebagai bagian dari dinamika politik serta pelaksanaan fungsi konstitusional parlemen dalam menyikapi persoalan ketatanegaraan yang sedang berkembang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Putri Zulkifli Hasan kepada awak media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026).

Menurut Putri, penggunaan hak-hak konstitusional DPR merupakan elemen krusial dalam menjalankan fungsi kelembagaan.

Oleh karena itu, setiap langkah politik yang diambil harus senantiasa mengacu pada mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tadi diwakilkan Ketua Fraksi PAN MPR RI Pak Sudding. Sebanyak 10 anggota Fraksi PAN ikut dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat ini. Kami memandang bahwa persoalan yang berkembang perlu disikapi melalui mekanisme konstitusional yang tersedia di DPR,” ujar Putri.

Lebih lanjut, ia menegaskan, bahwa HMP merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang penggunaannya telah diatur secara resmi.

Dengan begitu, kata dia, seluruh prosesnya harus berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan aturan kelembagaan yang ada.

Putri juga menambahkan bahwa DPR memegang tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan setiap persoalan ketatanegaraan memperoleh ruang pembahasan yang semestinya.

“Pada prinsipnya, kami ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan. Setiap hak konstitusional anggota DPR harus dihormati, dan setiap tahapan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” kata dia.

Di samping itu, Putri menekankan pentingnya menjaga agar dinamika politik tetap berada di dalam koridor demokrasi dan konstitusi.

Ia menyatakan bahwa supremasi hukum serta penghormatan terhadap mekanisme ketatanegaraan wajib dijadikan landasan utama dalam menyikapi berbagai persoalan nasional.

Ke depannya, Fraksi PAN akan terus mencermati perkembangan pembahasan usulan HMP serta mengikuti setiap proses kelembagaan yang berlangsung di DPR RI.

Putri berharap rangkaian proses yang berjalan dapat memberikan kepastian serta menjadi bagian dari upaya menjaga kehidupan demokrasi dan konstitusi di Indonesia.

Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifuddin Sudding, secara tegas menjadi satu-satunya legislator dari fraksinya yang ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait status jabatan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Sudding menjelaskan, bahwa langkah konstitusional ini diambil usai mencermati dua putusan lembaga peradilan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka.

"Mencermati putusan MA Nomor 742, kasasi tun 2026, tanggal 30 Oktober 2026, dan juga putusan MK nomor 1 tahun 2026, terkait dengan surat keterangan penyetaraan ijazah saudara Gibran Rakabuming Raka, di mana dalam amar putusan MA tersebut telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," ujar Sudding.

Ia menegaskan, bahwa putusan peradilan yang mengikat tersebut memiliki dua opsi cara pelaksanaan secara hukum.

"Amar putusan tersebut harus dilaksanakan, ada 2 cara, untuk pelaksanaan terhadap setiap putusan lembaga peradilan. Yang pertama dilaksanakan secara sukarela oleh ybs dengan cara mengundurkan diri, yang kedua ada upaya eksekusi lewat jalur konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7a," kata Sudding.

Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah ini menguraikan dasar pemakzulan serta pemenuhan norma konstitusi dalam pengajuan hak DPR tersebut.

"Presiden dan atau Wapres dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR mana kala ada 6 persyaratan disitu, melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana korupsi, melakukan tindak pidana penyuapan atau tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela, dan atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden dan atau Wapres," tuturnya.

Menurut Sudding, fokus utama usulan HMP ini menyasar pada keabsahan dokumen persyaratan yang dimiliki oleh Wakil Presiden RI saat ini.

"Yang menjadi objek adalah Wapres. Di mana surat keterangan yang bersangkutan telah dinyatakan batal dan tidak sah. Dan yang memiliki dimusnahkan. Itu Amar putusan," tegasnya.

Karena proses pembuktian hukum dinilai telah rampung di tingkat peradilan, Sudding memutuskan untuk menyalurkan hak konstitusionalnya sebagai anggota parlemen.