- Pemilihan Rektor UPNVJ periode 2026-2030 mandek hingga November 2026 akibat persoalan prosedural dan administrasi.
- Guru Besar UPNVJ menyoroti dugaan pelanggaran etik dan keabsahan rekrutmen anggota Senat yang terlibat pemilihan.
- Kementerian menunjuk Pelaksana Tugas Rektor setelah masa jabatan sebelumnya berakhir pada 26 Oktober 2026.
Kondisi ini, menurut Taufiqurrahman, membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak terkait agar tidak menimbulkan ketidakpastian di lingkungan kampus.
Jangan Sampai Legitimasi Rektor Dipertanyakan
Taufiqurrahman menegaskan, persoalan pemilihan rektor bukan sekadar menyangkut siapa yang akan menduduki jabatan pimpinan universitas. Lebih dari itu, legitimasi proses pemilihan harus dipastikan agar hasilnya dapat diterima seluruh sivitas akademika.
Menurutnya, pemilihan pimpinan perguruan tinggi harus berlandaskan kepastian hukum, keterbukaan, integritas akademik, dan akuntabilitas kelembagaan.
Ia juga membandingkan kondisi UPNVJ dengan dua perguruan tinggi negeri lain dalam lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran, yakni UPN Veteran Jawa Timur dan UPN Veteran Yogyakarta, yang telah melaksanakan proses pergantian kepemimpinan untuk periode berikutnya.
“Yang terpenting adalah memastikan seluruh tahapan pemilihan rektor berjalan sesuai hukum dan sesuai prinsip good government. Jika memang terdapat dugaan pelanggaran etik atau cacat prosedur dalam rekrutmen anggota Senat, harus diperiksa secara objektif,” ungkap Taufiqurrahman.
“Apabila terbukti, perlu ditentukan konsekuensi hukumnya sesuai peraturan perundang-undangan, seperti rekrutmen ulang anggota senat,” tegasnya.
Ia berharap persoalan tersebut segera dituntaskan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum. Dengan begitu, penetapan rektor definitif tidak hanya mengakhiri ketidakpastian kepemimpinan, tetapi juga memiliki legitimasi yang kuat di mata sivitas akademika UPNVJ.