Aceh Percayakan NTB Sebagai Tempat Pelatihan dan Pemagangan SDM Tenaga Kerja Pariwisata

NTB.Suara.com - Pemerintah Provinsi Aceh mempercayakan Provinsi NTB sebagai salah satu tempat untuk kerja sama pelaksanaan pelatihan dan pemagangan sumber daya manusia tenaga kerja yang ingin mengembangkan kompetensi dan meniti karier di sektor pariwisata. 

Pemerintah Provinsi Aceh mengirim sebanyak 20 orang peserta untuk mengikuti program pelatihan dan pemagangan angkatan ke-2 di Provinsi NTB. Mereka terdiri atas enam orang wanita dan 14 orang pria. Semuanya telah selesai mengikuti pelatihan selama lima bulan sejak Maret 2023. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gde Putu Aryadi, mengatakan terpilihnya NTB selama dua tahun berturut-turut sebagai tempat pelatihan, terlebih di sektor pariwisata merupakan support bagi kami untuk memajukan dan memperkenalkan pesona wisata NTB secara lebih luas dikancah nasional dan internasional. 

"Ini salah satu wujud dukungan berharga dari Pemda Aceh," ujar Aryadi saat memberikan sambutan pada acara penutupan program pelatihan dan pemagangan bidang perhotelan dan kapal pesiar kerjasama Disnakermobduk Aceh dengan LPKN Training Center Mataram, Rabu (30/08/2023).

Pada kesempatan itu, Aryadi mengungkapkan bahwa salah satu tantangan ketenagakerjaan adalah masih sering terjadi missmatch atau ketidaksesuaian antara skill dan kompetensi SDM dengan kebutuhan industri yang membuat banyak angkatan kerja tidak terserap ke dunia kerja dan menyebabkan angka pengangguran meningkat. 

Menghadapi hal itu, Pemerintah Provinsi NTB membuat kebijakan untuk memaksimalkan kerjasama dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan seluruh stakeholders untuk mempersiapkan tenaga kerja agar terserap ke dunia industri dengan meluncurkan program inovasi PePADU Plus sejak 2021. 

PePADU Plus berhasil mendapat penghargaan bergengsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023 sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2023. 

"Program inovasi PePADU Plus sejalan dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi," ujarnya.

Melalui PePADU plus, kata dia, pendekatan pelatihan dirubah menyesuaikan kebutuhan dunia industri sesuai dengan Analisis Job Future. Siswa tidak hanya diberi pelatihan sesuai dengan permintaan industri, tetapi juga langsung praktek di dunia industri, sehingga ketika selesai pelatihan bisa langsung terserap di dunia industri. Dan jika tidak terserap akan diberikan bimbingan manajemen usaha dan bantuan peralatan agar bisa menjadi wirausaha. 

Setelah hadir PePADU Plus ini ada perubahan yang cukup signifikan pada angka pengangguran di NTB. Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 4,22 persen dengan jumlah pengangguran 130 ribu orang.

Angka tersebut menurun di tahun 2021 menjadi 3,01 persen dengan jumlah pengangguran 82.490 orang, dan kembali menurun di tahun 2022 menjadi 2,89 persen dengan jumlah pengangguran 80.830 orang.

"Data tersebut menunjukkan adanya hasil yang signifikan dari program PePADU plus dalam menurunkan angka pengangguran di NTB. Bahkan tingkat serapan kerja hasil pelatihan BLK yang sebelumnya hanya 26% sekarang menjadi 94 persen," ungkapnya. 

Ia menambahkan bahwa sisa 6 persen yang tidak terserap oleh perusahaan diberikan pelatihan lagi untuk menjadi wirausaha. Mereka dibekali pelatihan bisnis inkubasi, bimbingan produktivitas dan sebagainya. 

"Sehingga meskipun mereka tidak terserap bekerja ke perusahaan, mereka menjelma menjadi UKM-UKM baru yang dapat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja," ucap Aryadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas penduduk Aceh Akmil Husein, mengucap terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTB dan LPKN Mataram yang telah menerima putra putri Aceh untuk dibina dan dibimbing agar mencapai kesuksesan.

Akmil mengungkapkan kekagumannya karena hanya dengan mengikuti pelatihan di LPKN selama lima bulan, putra-putri daerahnya bisa memiliki kompetensi yang mampu bersaing di kancah internasional. (*)