Menperin: Ada 21 Tipe Mobil yang Diskon PPnBM-nya Ditanggung Pemerintah

Liberty Jemadu

Senin, 01 Maret 2021 | 13:58 WIB
Menperin: Ada 21 Tipe Mobil yang Diskon PPnBM-nya Ditanggung Pemerintah
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam bincang virtual menyambut peluncuran Indonesia Otomotif Online Festival, Jumat (14/8/2020) [Google].

Suara.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah ditanggung oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021.

“Kepmen ini untuk menetapkan kendaraan bermotor yang dapat menerima fasilitas PPnBM yang ditanggung pemerintah (DTP) berdasarkan PMK Nomor 20 tahun 2021,” kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (1/3/2021).

Menperin menegaskan kendaraan bermotor yang bisa menikmati insentif PPnBM DTP harus memenuhi kandungan komponen buatan lokal.

“Harus memenuhi persyaratan pembelian lokal (local purchase) yang meliputi pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 70 persen,” paparnya melalui keterangan tertulis.

Kepmenperin 169/2021 ini juga menyebutkan, terdapat 115 jenis komponen yang bisa masuk dalam perhitungan kandungan lokal. Selain itu, total ada 21 tipe mobil yang bisa memanfaatkan diskon PPnBM sesuai beleid yang diundangkan pada 26 Februari 2021 tersebut.

Varian kendaraan tersebut meliputi dari enam perusahaan, yakni PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, PT Honda Prospect Motor, PT Suzuki Motor Indonesia, dan PT SGMW Motor Indonesia.

“Dalam Kepmen, disebutkan bahwa perusahaan industri wajib menyampaikan rencana pembelian lokal (local purchase) dan surat pernyataan pemanfaatan hasil pembelian lokal (local purchase) dalam kegiatan produksi,” tutur Menperin.

Di samping itu perusahaan juga wajib menyampaikan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, laporan realisasi PPnBM DTP, dan kinerja penjualan triwulan.

“Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah di bidang perpajakan dan/atau melibatkan lembaga verifikasi independen,” imbuhnya.

baca juga

Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan pembelian lokal, Kemenperin mengusulkan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghapusan sebagai kendaraan bermotor penerima fasilitas PPnBM DTP.

Menperin optimistis stimulus tersebut akan menurunkan harga kendaraan bermotor produksi dalam negeri sehingga lebih terjangkau di masyarakat, meningkatkan daya saing terhadap kendaraan impor, serta dapat meningkatkan kinerja produksi kendaraan bermotor roda empat atau lebih menjadi di atas 1 juta unit pada tahun 2021 atau sama dengan kinerja produksi tahun 2019.

“Hal ini tentunya akan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kinerja industri bahan baku dan komponen dalam negeri terutama industri kecil menengah (IKM) sehingga mereka dapat bertahan menjalankan usahanya di tengah tekanan pandemi Covid-19 yang pada akhirnya akan mendukung pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021,” tuturnya.

Kemenperin mencatat industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini, terdapat 22 pabrikan dengan didukung sebanyak 1.500 industri komponen (tier 1,2, dan 3) dan lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut.

Bahkan, sektor otomotif mampu menyumbang sebesar 10 persen terhadap PDB sektor industri, atau 25 persen terhadap PDB sektor industri apabila memasukkan ekosistem kendaraan bermotor.

Stimulus perpajakan berupa insentif PPnBM DTP ini berlaku selama sembilan bulan, terhitung pada Maret 2021 yang dibagi dalam tiga tahap, yaitu pengurangan 100 persen untuk tiga bulan tahap pertama, pengurangan 50 persen untuk tiga bulan tahap kedua, dan pengurangan 25 persen untuk tiga bulan tahap ketiga.

“Implementasinya akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan,” tandas Menperin.

Pembebasan sementara PPnBM DTP ini diberikan untuk segmen sedan dan 4x2 dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc dan diproduksi di dalam negeri. Segmen tersebut dipilih karena produk dalam negeri telah menguasai lebih dari 91 persen pasar Indonesia dan memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri lebih dari 80 persen. [Antara]

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pabrikan Otomotif Berharap Mobil Rendah Emisi Dibebaskan dari Aturan Ganjil Genap

Pabrikan Otomotif Berharap Mobil Rendah Emisi Dibebaskan dari Aturan Ganjil Genap

Otomotif | Kamis, 12 November 2026 | 14:25 WIB

Menperin Bantah Industri RI dalam Masa Kegelapan

Menperin Bantah Industri RI dalam Masa Kegelapan

Bisnis | Jum'at, 06 November 2026 | 19:10 WIB

Nasib Insentif Mobil Hybrid Belum Jelas, Masih Dibahas Antar Kementerian

Nasib Insentif Mobil Hybrid Belum Jelas, Masih Dibahas Antar Kementerian

Bisnis | Jum'at, 06 November 2026 | 16:16 WIB

Menperin Sarankan Rokok Ilegal 'Dididik' Biar Jadi Legal

Menperin Sarankan Rokok Ilegal 'Dididik' Biar Jadi Legal

Bisnis | Jum'at, 06 November 2026 | 12:54 WIB

Ironi Lulusan SMK: Disiapkan untuk Kerja, Tapi Jadi Beban Pengangguran

Ironi Lulusan SMK: Disiapkan untuk Kerja, Tapi Jadi Beban Pengangguran

Bisnis | Jum'at, 30 Oktober 2026 | 18:54 WIB

Produsen Bihun Teriak, Harga Beras Pecah di Dalam Negeri Mahal

Produsen Bihun Teriak, Harga Beras Pecah di Dalam Negeri Mahal

Bisnis | Jum'at, 30 Oktober 2026 | 18:32 WIB

Kekurangan Gula Rafinasi, Industri Mamin RI Terancam Stop Produksi

Kekurangan Gula Rafinasi, Industri Mamin RI Terancam Stop Produksi

Bisnis | Jum'at, 30 Oktober 2026 | 17:27 WIB

Pemerintah Mau Bangun Kawasan Industri di Pulau Kecil Maluku

Pemerintah Mau Bangun Kawasan Industri di Pulau Kecil Maluku

Bisnis | Jum'at, 30 Oktober 2026 | 16:36 WIB

Pencabutan Bea Keluar Ekspor Emas Hanya Rumor Belaka

Pencabutan Bea Keluar Ekspor Emas Hanya Rumor Belaka

Bisnis | Rabu, 28 Oktober 2026 | 18:42 WIB

Menperin Sarmuji Minta Toyota Ekspansi Mobil Listrik Murni dan Pabrik Baterai

Menperin Sarmuji Minta Toyota Ekspansi Mobil Listrik Murni dan Pabrik Baterai

Otomotif | Selasa, 27 Oktober 2026 | 13:30 WIB

Terkini

Dari Transaksi Pertama hingga Belajar Memahami Investasi Lewat New BIONS

Dari Transaksi Pertama hingga Belajar Memahami Investasi Lewat New BIONS

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 21:05 WIB

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang: Saat 'Iming-Iming Pekerjaan' Jadi Senjata Relasi Kuasa

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang: Saat 'Iming-Iming Pekerjaan' Jadi Senjata Relasi Kuasa

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 21:05 WIB

Profil PT Fonusa Agung Mulia

Profil PT Fonusa Agung Mulia

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 20:18 WIB

Mengenal Karbon Biru, Cara Laut dan Mangrove Membantu Menekan Pemanasan Global

Mengenal Karbon Biru, Cara Laut dan Mangrove Membantu Menekan Pemanasan Global

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 20:12 WIB

Mengenal Intolerance of Uncertainty: Alasan Kamu Terus Menggulir Berita PHK dan Krisis Ekonomi

Mengenal Intolerance of Uncertainty: Alasan Kamu Terus Menggulir Berita PHK dan Krisis Ekonomi

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 20:07 WIB

Siapa Bakal Jadi Wapres Prabowo? Dasco hingga KDM Merapat ke Hambalang

Siapa Bakal Jadi Wapres Prabowo? Dasco hingga KDM Merapat ke Hambalang

News | Minggu, 22 November 2026 | 20:00 WIB

Pria Ditemukan Tewas Membusuk di Gedung Bekas Bandara Kemayoran, Masih Diselidiki Penyebabnya

Pria Ditemukan Tewas Membusuk di Gedung Bekas Bandara Kemayoran, Masih Diselidiki Penyebabnya

News | Minggu, 22 November 2026 | 19:51 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Ari Yusuf Amir: Jangan Sampai Jadi Alat Kriminalisasi

UU Perampasan Aset Disahkan, Ari Yusuf Amir: Jangan Sampai Jadi Alat Kriminalisasi

News | Minggu, 22 November 2026 | 19:45 WIB

Cara Mengunci Chat WhatsApp agar Privasi Terjaga, Bisa Pakai Sidik Jari hingga Kode Rahasia

Cara Mengunci Chat WhatsApp agar Privasi Terjaga, Bisa Pakai Sidik Jari hingga Kode Rahasia

Tekno | Minggu, 22 November 2026 | 19:23 WIB

Waspada WhatsApp Disadap! Kenali Modus Lewat WA Web hingga Spyware dan Cara Mencegahnya

Waspada WhatsApp Disadap! Kenali Modus Lewat WA Web hingga Spyware dan Cara Mencegahnya

Tekno | Minggu, 22 November 2026 | 19:22 WIB

×