Suara.com - Pada akhir pekan kemarin, Sabtu (3/9/2022), Presiden Joko Widodo memutuskan menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi. Yang meliputi jenis Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, solar subsidi menjadi Rp 6.800 per liter, serta Pertamax non-subsidi kini Rp 14.500 per liter.
Kenaikan harga BBM bersubsidi itu mencermati anggaran subsidi dan kompensasi energi yang ditanggung pemerintah naik sampai Rp 502,4 triliun dari Rp 152,5 triliun.
Sedangkan sebagian besar subsidi dinikmati masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas.
"Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu. Yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," kata Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers pengumuman penyesuaian harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9/2022) sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara.
Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, pada Senin (5/9/2022) di Balai Kota Jakarta mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan berdampak pada semua sektor. Di antaranya angkutan, logistik, serta sektor lain.
"Hampir pasti ada kenaikan harga. Namun kami harapkan kenaikan harganya tidak besar, sehingga masih dapat dijangkau warga Jakarta khususnya," ungkap Ahmad Riza Patria.
Kekinian, dia belum menyebutkan upaya spesifik yang dilakukan untuk menekan potensi inflasi. Pihaknya masih membahas upaya meredam kenaikan harga dengan merapatkan barisan melalui sejumlah rapat koordinasi lintas sektor dan lembaga termasuk BUMD bidang pangan di Jakarta.
"Kami terus melakukan koordinasi dengan semua pihak. Terutama Dinas KPKP (Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian) (KPKP) dan BUMD Pasar Jaya. Pokoknya seluruh yang terkait dengan pangan dan inflasi, kami lakukan rapat penyesuaian," lanjutnya.
Selain meredam kenaikan harga, dalam pembahasan akan dicari solusi untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah bayang-bayang inflasi atau kenaikan harga.
Baca Juga: Hadapi Kenaikan BBM di Bali: Manfaatkan Fasilitas Transportasi Publik Lebih Maksimal
"Nanti kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, semua stakeholder yang ada, bagaimana kami menyikapi ini secara baik, tentu juga nanti akan ada upaya penyesuaian harga," pungkasnya.
