Suara.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Teuku Arif Khalifah meminta pemerintah setempat untuk memprioritaskan program pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Pasalnya, kerap terjadi genangan saat hujan deras.
Dikutip dari kantor berita Antara, Teuku Arif Khalifah menyatakan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti drainase, jalan, dan lainnya perlu dilakukan di kawasan rawan tergenang. Antara lain seperti di Kecamatan Baiturahman dan Lueng Bata.
"Tahun depan Wali Kota Banda Aceh bisa menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi dampak banjir genangan," lanjutnya.
"Ini kami anggap sebagai salah satu prioritas pertama dalam menangani permasalahan kota dan mengurangi banjir genangan, sehingga plotting anggarannya menjadi mutlak diperlukan dalam APBK 2023," kata Teuku Arif Khalifah.
Ia juga menyarankan kepada Pemerintah Banda Aceh untuk mengarahkan Dinas PUPR agar membentuk tim survei guna mengidentifikasi prioritas jalan yang perlu diperbaiki.
Langkah ini perlu dilakukan segera, jangan sampai kemudian penanganan dilakukan setelah viral di media sosial terlebih dahulu, dan itu sangat tidak baik.
"Kalau setelah viral baru diperbaiki, maka bisa membuat stigma negatif terhadap pemerintahan kota karena dianggap kurang sigap untuk permasalahan ini," tandas Teuku Arif Khalifah.
