Suara.com - Presiden AS, Joe Biden, telah menaikkan tarif pada beberapa barang yang diimpor dari China, termasuk kendaraan listrik (EV) dan baterainya.
Menurut laporan Carscoops, langkah ini dilakukan untuk memperbaiki catatan ekonominya menjelang pemilihan umum, namun kebijakan ini mendapat reaksi keras dari China.
Sebelumnya, kendaraan listrik dari China dikenakan tarif impor sebesar 25 persen. Namun, dengan sistem baru, tarif tersebut meningkat menjadi 100 persen.
Kenaikan tarif ini membuat produsen mobil listrik China akan kesulitan untuk memasuki pasar AS secara langsung.
Kebijakan ini dinyatakan oleh Gedung Putih sebagai upaya melindungi pasar Amerika dari banjirnya barang-barang murah dari China yang dianggap mengancam keamanan ekonomi dan informasi AS.
Dampak pada Baterai dan Komponen Lain
Selain mobil listrik, komponen utama seperti baterai lithium-ion juga mengalami kenaikan tarif. Tarif pada baterai naik dari 7,5 persen menjadi 25 persen.
Photovoltaic cells yang digunakan dalam panel surya tarifnya naik dua kali lipat menjadi 50 persen, dan beberapa mineral yang sebelumnya tidak dikenakan tarif kini dikenakan 25 persen.
Pada tahun 2025, tarif untuk semikonduktor juga akan melonjak dari 25 persen menjadi 50 persen.
Baca Juga: Prestige Motorcars Bergabung Menjadi Dealer Resmi BAIC di Indonesia
Pengaruh pada Industri Otomotif dan Barang Lainnya
Dampak paling jelas dari kenaikan tarif ini memang dirasakan oleh industri kendaraan listrik. Namun, tarif baru ini juga mencakup banyak barang lain yang tidak terkait langsung dengan industri otomotif.
Misalnya, derek kapal yang sebelumnya bebas bea kini dikenakan tarif 25 persen, dan tarif pada jarum suntik dan syringe melonjak dari nol menjadi 50 persen.
Reaksi dan Konsekuensi Politik
Langkah ini dilakukan saat hanya tinggal enam bulan menjelang pemilihan umum AS. Tim Biden berharap kebijakan ini bisa membuatnya terlihat tegas dalam masalah ekonomi, di mana jajak pendapat menunjukkan ia tertinggal dari rivalnya, Donald Trump.
Namun, dukungan domestik yang mungkin meningkat akibat kebijakan ini, akan datang dengan risiko memperkeruh hubungan dengan China dan pemimpinnya, Xi Jinping.
