Suara.com - Pemberitaan terbaru tentang kemungkinan peningkatan insentif Hybrid Electric Vehicles (HEV) di Indonesia untuk mempercepat tujuan netralitas karbon 2060 telah menimbulkan perdebatan tentang dampaknya terhadap sektor energi dan ekonomi negara.
Sayangnya,rencana ini menimbulkan pro kontra karena Indonesia juga sedang gencar mengembangkan industri mobil listrik. Insentif ini juga diprediksi dapat mempengaruhi perkembangan di berbagai sektor, termasuk menghambat terwujudnya keamanan energi dan mempengaruhi ekonomi negara.
Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengatakan, pemerintah sedang mengkaji insentif pajak yang ditujukan untuk mobil hybrid.
“Insentif diharapkan dapat meningkatkan populasi mobil hybrid, sehingga pemakaian BBM secara nasional dapat ditekan,” jelas Jongkie dalam keterangannya, Rabu (19/6/2024).
Namun, beberapa pakar berpendapat bahwa insentif untuk HEV bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan ekosistem Battery Electric Vehicles (BEV) dalam negeri untuk mempercepat produksi dan adopsi BEV, yang tidak bergantung pada bahan bakar.
Menurut ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memperkirakan, pangsa pasar mobil listrik akan terdistorsi apabila insentif mobil hybrid jadi diberlakukan.
Percepatan adopsi BEV dianggap dapat membantu mengalihkan pasar dari ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil seperti kendaraan dengan mesin pembakaran dalam (ICEV) atau Hybrid EVs (HEVs). Pergeseran ini akan menguntungkan ekonomi Indonesia dengan mengurangi impor bahan bakar minyak. Indonesia secara konsisten telah menjadi pengimpor bersih minyak dan gas, dengan defisit perdagangan diperkirakan mencapai lebih dari $2 miliar (setara dengan Rp30 triliun) hanya pada tahun 2023 saja.
Sektor transportasi memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan pemerintah dalam mempromosikan keamanan energi. Rencana kebijakan insentif untuk HEV berpotensi meningkatkan konsumsi bahan bakar di sektor transportasi, yang sudah tinggi. Akibatnya, ketergantungan Indonesia pada impor minyak bisa meningkat, menyebabkan ketergantungan yang lebih besar pada harga minyak global. Fenomena ini juga dapat mempengaruhi harga barang dalam jangka panjang.
Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan insentif yang diambil akan mendukung tujuan jangka panjang untuk mencapai keamanan energi dan keberlanjutan ekonomi Indonesia.
TERPOPULER
