REGIONAL:
Suara.com - Dunia otomotif kembali diramaikan dengan perang dagang! Kali ini, yang menjadi sorotan adalah kebijakan Uni Eropa (EU) yang berencana mengenakan tarif tinggi pada impor mobil listrik asal China.
Tak tinggal diam, China pun melancarkan lobi ke negara-negara Barat, khususnya Jerman, untuk membatalkan rencana tersebut.
China Maniskan Omongan, Eropa Tetap Waspada
Dilansir dari Carscoops, Menteri Perdagangan China, Mang Wentao, baru saja menggelar pertemuan dengan mitranya dari Jerman, Robert Habeck, di Beijing.
Dalam pertemuan tersebut, Wentao mengusulkan agar China menurunkan tarif impor mobil bermesin besar dari Eropa, dengan syarat EU mencabut rencana tarif pada mobil listrik China.
Langkah ini diambil sebagai balasan atas ancaman China yang akan mengenakan bea masuk 25% untuk mobil Eropa bermesin bensin di atas 2.5 liter.
Jerman sendiri diketahui menentang kebijakan tarif baru EU. China pun berharap dapat memanfaatkan posisi Jerman untuk menekan negara-negara anggota EU lainnya agar membatalkan rencana tersebut.
Kansler Jerman, Olaf Scholz, turut angkat bicara terkait polemik ini. Ia menginginkan kedua pihak untuk bernegosiasi dan meyakini kesepakatan masih bisa dicapai sebelum tarif tersebut resmi diberlakukan pada 4 Juli mendatang.
"Namun, sudah jelas bahwa kita juga membutuhkan pergerakan dan kemajuan serius dari pihak China," tegas Scholz.
Jalan Keluar Lewat Negosiasi?
Menurut Kepala Kebijakan Perdagangan di Hinrich Foundation, Dr. Deborah Elms, EU memiliki opsi untuk menunda pemberlakuan tarif baru tersebut jika mereka bersedia bernegosiasi.
"EU bisa saja menunda pengenaan tarif, sambil menunggu hasil negosiasi," jelasnya kepada The Straits Times. "Selama kedua belah pihak menunjukkan kemajuan yang cukup, penundaan tersebut bisa dilakukan."
Juru bicara Komisi Eropa, Olof Gill, menyatakan bahwa pihak EU terbuka untuk bernegosiasi.
"Kedua belah pihak sepakat untuk bernegosiasi berdasarkan fakta dan menghormati aturan WTO," ungkapnya. "Pihak EU menekankan bahwa hasil negosiasi terkait penyelidikan ini harus efektif dalam mengatasi program subsidi yang merugikan."
TERPOPULER