Suara.com - Pemerintah Indonesia hingga saat ini terus mempercepat langkahnya untuk menuju transformasi ekonomi hijau. Yaitu dengan memfokuskan pada pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dendy Apriandi menekankan adanya peluang besar, tantangan dan komitmen Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik.
“Berdasarkan statistik sampai dengan 2030 diproyeksikan penggunaan electric vehicle bisa mencapai 31,1 juta,” paparnya dalam Podcast On The Go di YouTube.
Beberapa catatan yang ditambahkan tentang proyeksi kendaraan listrik di Tanah Air untuk masa mendatang antara lain adalah kebutuhan 2-5 ribu Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU yang perlu dibangun karena diperkirakan akan terjadi lonjakan penjualan KBLBB seiring program investasi KBLBB Roda 4.
Rencana Pembangunan SPKLU hingga 2030 juga perlu disesuaikan apabila Pemerintah berambisi memiliki populasi 2 juta KBLBB Roda 4 pada 2030.
Langkah Pemerintah adalah memberikan insentif terhadap kendaraan listrik seperti berbagai kebijakan fiskal dan non-fiskal yang telah diberlakukan untuk mempercepat adopsi KBLBB. Mulai dari diskon listrik dan subsidi Electric Vehicle atau EV dan masih banyak lagi.
Di satu sisi, ditinjau dari hasil survei Departemen Perindustrian tentang minat masyarakat Indonesia untuk membeli kendaraan listrik di Indonesia, diperoleh data bahwa keinginan untuk terus menggunakan sepeda motor berbahan bakar fosil mulai menurun secara bertahap. Kemudian permintaan untuk mobil listrik mulai bertambah secara bertahap setelah lima tahun. Dan mayoritas responden yang ingin membeli kendaraan listrik berencana menjadikannya sebagai kendaraan tambahan, bukan utama.
Terjadinya peningkatan permintaan kendaraan listrik di dalam negeri salah satunya didorong pemberlakuan kebijakan dukungan dan insentif kendaraan listrik. Berbagai insentif dan fasilitas untuk mendukung pengembangan ekosistem EV meningkatkan penjualan EV dan investasi ekosistem EV. Yaitu subsidi Rp 7 juta untuk kendaraan EV roda 2 dan subsidi lainnya untuk roda 4–di mana saat ini terbatas pada individu dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang memenuhi syarat; dengan kendaraan listrik harus memenuhi persyaratan produksi lokal minimum.
Di sisi lain, meskipun terjadi lonjakan adopsi kendaraan listrik di Indonesia akan tetapi masih banyak juga keterbatasan yang dimiliki sehingga ini menjadi tantangan terhadap penggunaan transportasi listrik.
“Tantangan utama yang dihadapi meliputi biaya tinggi, keterbatasan infrastruktur pengisian daya, dan kebutuhan akan peningkatan komponen lokal," tandas Dendy.
Indonesia menargetkan 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik beroperasi pada 2030, sejalan dengan roadmap menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. Pemerintah juga telah menetapkan 100% bauran energi terbarukan (EBT) pada 2060 untuk mendukung agenda ini.
Dendy juga mengatakan investasi dalam ekosistem baterai, termasuk pembangunan pabrik sel baterai di Karawang, yang menjadi kunci dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.
Dengan upaya pemerintah dan kolaborasi lintas sektor, transformasi menuju ekosistem kendaraan listrik di Indonesia diproyeksikan tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, namun menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi hijau di masa depan.
"Dengan kolaborasi lintas sektor, kami optimis transformasi menuju ekosistem kendaraan listrik akan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di masa depan," tandasnya.
Sampai saat ini, data tentang perusahaan KBLBB yang sudah mengajukan Insentif sesuai Permeninvest No. 6 Tahun 2023 tentang insentif impor KBLBB adalah PT BYD Auto Indonesia, dengan jumlah total pengimporan pertama 25.000 unit dari total pengajuan 100.000 unit. Kemudian PT Vinfast Automobile Indonesia, total pengimporan pertama 6.390 unit dari total pengajuan 27.390 unit. Berikutnya ada PT National Assemblers untuk brand Citroen dengan jumlah total periode pengimporan pertama 1.200 Unit dari total pengajuan 4.800 Unit, PT National Assemblers untuk merek AION yang mengimpor perdana 1.248 unit dari total pengajuan 17.200 Unit, PT National Assemblers untuk merek Maxus dengan jumlah total untuk periode pengimporan pertama 150 unit dari total pengajuan 600 unit, serta PT National Assemblers yang membawa brand Volkswagen, dengan jumlah total periode pengimporan awal 1.600 unit dari total pengajuan 6.400 unit.
TERPOPULER
