Tunjangan Bensin DPR Naik Jadi Rp7 Juta per Bulan: Cukup Kasih 'Minum' Pajero Sport Keliling Jawa?

Rabu, 20 Agustus 2025 | 15:44 WIB
Tunjangan Bensin DPR Naik Jadi Rp7 Juta per Bulan: Cukup Kasih 'Minum' Pajero Sport Keliling Jawa?
Ilustrasi Pajero Sport isi bensin di SPBU (Gemini AI)

Suara.com - Kantong bensin para wakil rakyat di Senayan kini makin tebal, tembus Rp7 juta per bulan.

Nominal fantastis ini tentu memicu pertanyaan bagi para pencinta otomotif: sebenarnya uang segitu bisa dipakai untuk mobil apa dan sanggup melaju sampai mana?

Kita akan bongkar seberapa boros atau efisien dana tersebut jika dikonversikan ke dalam liter BBM dan jarak tempuh mobil-mobil yang identik dengan pejabat.

Fakta Kenaikan Tunjangan di Tengah Gaji Stagnan

Kabar penyesuaian tunjangan ini datang langsung dari pimpinan dewan.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir. (Suara.com/Bagaskara)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir. (Suara.com/Bagaskara)

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengonfirmasi adanya kenaikan pada beberapa tunjangan, termasuk uang bensin.

Penyesuaian ini terjadi meskipun gaji pokok anggota dewan tidak mengalami kenaikan selama hampir 20 tahun.

"Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih Rp6,5 juta, hampir Rp7 juta. Saya tegas sekali gaji tidak naik," kata Adies Kadir kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8/2025).

Alokasi dana bensin yang tadinya berada di kisaran Rp4-5 juta, kini resmi naik menjadi Rp7 juta per bulan.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Motor Bebek untuk Angkut Barang: Irit Bensin, Mulai Rp8 Jutaan

Mari Kita Berhitung

Angka di atas selalu menarik untuk diulik. Mari kita konversikan tunjangan Rp7 juta tersebut ke dalam skenario nyata di SPBU.

  • Tunjangan Lama: Sekitar Rp4-5 juta per bulan.
  • Tunjangan Baru: Tembus Rp7 juta per bulan.

Kenaikan: Sekitar Rp2-3 juta per bulan.

Total Pendapatan: Dengan penyesuaian beberapa tunjangan lain, total take home pay anggota dewan kini mencapai kisaran Rp69-70 juta per bulan.

Rp7 Juta Sebulan: Bisa 'Ngasih Minum' Mobil Apa?

Sekarang bagian paling seru: bedah otomotif. Dengan asumsi harga BBM diesel berkualitas tinggi seperti Pertamina Dex berada di angka Rp14.450 per liter, mari kita lihat seberapa jauh uang rakyat ini bisa membawa para wakilnya melaju.

Dengan bujet Rp7.000.000, seorang anggota dewan bisa mengisi sekitar 484 liter BBM setiap bulannya.

Jumlah yang sangat masif untuk penggunaan pribadi.

Lalu, seberapa jauh 484 liter itu bisa membawa mobil dinas?

Mitsubishi Pajero Sport. [mitsubishi-motors.co.id]
Mitsubishi Pajero Sport. [mitsubishi-motors.co.id]

Jika pakai Mitsubishi Pajero Sport Dakar (Konsumsi Rata-rata 12 km/liter):

Dengan 484 liter Pertamina Dex, SUV gagah ini bisa melaju sejauh 5.808 km. Jarak ini setara dengan:

Perjalanan bolak-balik dari Jakarta ke Sirkuit Mandalika di Lombok, NTB, dan masih ada sisa bensin untuk keliling Jakarta selama seminggu.

Melintasi seluruh panjang Tol Trans-Jawa dari Merak hingga Probolinggo (1.167 km) sebanyak lima kali dalam sebulan.

Jika Pakai Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid (Konsumsi Rata-rata 21 km/liter):

Jika anggota dewan memilih mobil yang lebih efisien, jarak tempuhnya menjadi luar biasa, yakni 10.164 km. Angka ini setara dengan:

Melakukan perjalanan road trip dari Jakarta ke Denpasar, Bali, pulang-pergi (PP) sebanyak empat kali dalam satu bulan.

Hampir setara dengan perjalanan darat dari Sabang sampai Merauke (sekitar 5.200 km) bolak-balik. Sebuah jarak tempuh yang bahkan jarang dicapai oleh para petualang overlanding dalam sebulan.

Perspektif Mobilitas Modern

Kenaikan tunjangan bahan bakar ini menjadi sebuah ironi di tengah tren elektrifikasi dan efisiensi energi.

Angka Rp7 juta per bulan untuk BBM menunjukkan betapa besarnya ketergantungan pada kendaraan konvensional yang notabene menghasilkan emisi.

Padahal, jika alokasi sebesar itu digunakan untuk mencicil atau menyewa mobil listrik, tentu akan memberikan pesan yang lebih modern dan ramah lingkungan dari para pembuat kebijakan.

Pada akhirnya, transparansi dan relevansi kebijakan akan selalu menjadi sorotan utama, apalagi jika menyangkut uang rakyat dan mobilitas para wakilnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI