Bak Langit dan Bumi! Intip Beda Kendaraan yang Disita KPK saat OTT Wamenaker dan di LHKPN

•  Ducati Scrambler
•  Ducati Hypermotard 950
•  Ducati Xdiavel 1200
•  Ducati (lainnya)
•  Vespa Sprint S 150
•  Vespa (lainnya)

Padahal, berdasarkan laporan LHKPN periodik tahun 2024 yang disampaikan Noel, total kekayaannya tercatat sebesar Rp17,62 miliar. Dari jumlah itu, hanya sekitar Rp3,33 miliar yang dicatat sebagai aset kendaraan bermotor dan mesin. 

Isi Garasi Immanuel Ebenezer Versi LHKPN

1. Mitsubishi Pajero tahun 2020, hasil sendiri senilai Rp500 juta

2. Kia Picanto tahun 2015, hasil sendiri Rp90 juta

3. Yamaha NMAX tahun 2015, hasil sendiri Rp16 juta

4. Toyota Fortuner tahun 2022, hasil sendiri Rp430 juta

5. Toyota Land Cruiser 300 VX tahun 2023, hasil sendiri Rp2,3 miliar

Jika dibandingkan dengan aset lain, kendaraan bermotor menjadi harta terbesar kedua setelah tanah dan bangunan. Aset tanah dan bangunan milik Noel nilainya Rp12,145 miliar. Selain itu, ia juga memiliki kas dan setara kas sekitar Rp2,02 miliar, serta harta bergerak lainnya senilai Rp109,5 juta. 

Selain mobil dan motor, KPK juga menyita uang tunai saat OTT berlangsung. Noel sendiri ditangkap atas dugaan pemerasan kepada sejumlah perusahaan dalam urusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Cara Mengecek LHKPN Pejabat Melalui Sistem Online

Pemeriksaan LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah proses memastikan kebenaran data harta yang disampaikan oleh pejabat negara. Tahap ini umumnya dilakukan oleh lembaga independen, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menilai apakah informasi yang dilaporkan sesuai dengan kondisi kekayaan sebenarnya. Pengecekan LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga bagian penting dalam mencegah praktik korupsi.

Bagi masyarakat, pengecekan laporan harta pejabat bisa dilakukan dengan mudah secara daring melalui beberapa tahapan berikut:

1. Buka laman resmi e-LHKPN KPK.

2. Pilih menu e-Announcement.

3. Ketik nama pejabat, NIK, atau tahun pelaporan.

4. Unduh file PDF yang berisi detail kekayaan pejabat.

Informasi yang biasanya tercantum dalam dokumen tersebut antara lain:

•  Kepemilikan tanah maupun bangunan.
•  Saldo di rekening bank.
•  Investasi berupa surat berharga seperti saham atau obligasi.
•  Jumlah utang kepada lembaga keuangan.

Sanksi Jika Tidak Melapor

Pejabat yang tidak menyerahkan laporan atau terbukti memberikan keterangan palsu dapat dikenakan hukuman administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Sanksinya beragam, mulai dari peringatan tertulis sampai pencopotan dari jabatannya. Pada tahun 2024, KPK mencatat sekitar 12% pejabat menunda pelaporan, bahkan ada 12 kasus manipulasi data yang kini masuk ke proses hukum.

Kendala dan Pembaruan Sistem e-LHKPN

Walaupun sistem e-LHKPN sudah berbasis digital sejak 2016, masih terdapat sejumlah hambatan, di antaranya:

•  Akses teknologi yang terbatas di wilayah pelosok.
•  Kompleksitas dalam mencatat berbagai sumber penghasilan pejabat.
•  Perlunya keseimbangan antara keterbukaan data dengan perlindungan privasi.

Menjawab tantangan tersebut, pada 2024 KPK menghadirkan e-LHKPN Mobile yang bisa digunakan langsung melalui ponsel pintar. Aplikasi ini sudah terhubung dengan data pajak serta sistem kepemilikan tanah dan bangunan (BPN) sehingga memudahkan proses verifikasi secara otomatis dan lebih akurat.

Kontributor : Rishna Maulina Pratama