- GAIKINDO tegaskan produsen lokal mampu penuhi kebutuhan kendaraan komersial nasional.
- Kontrak impor Rp24,66 triliun melibatkan 105.000 unit kendaraan asal India.
- DPR RI tuntut transparansi dan prioritas produk lokal dengan TKDN tinggi.
Evita menekankan bahwa pemerintah seharusnya menggunakan instrumen pengadaan ini untuk memperkuat industri dalam negeri.
“Kami sejalan dengan Kementerian Perindustrian bahwa pengadaan pemerintah harus menjadi instrumen untuk memperkuat industri dalam negeri. Kapasitas produksi nasional kita sangat memadai,” tegasnya.
Terkait penggunaan spesifikasi penggerak 4x4 yang menjadi alasan impor, Evita menuntut adanya pemetaan data yang riil.
“Kalau memang ada wilayah dengan kondisi geografis ekstrem yang membutuhkan 4x4, itu harus dipetakan secara spesifik. Tidak bisa digeneralisasi. Harus ada kajian kebutuhan berbasis data dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, produk dengan TKDN minimal 25 persen harus menjadi prioritas utama.
“Karena itu, argumentasi ketidaktersediaan harus dijelaskan secara objektif. Jangan sampai spesifikasi teknis justru membuat produk dalam negeri dianggap tidak tersedia,” kata Evita.
Penolakan terhadap impor masif ini bukan tanpa alasan. Dukungan terhadap produk lokal diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional di tengah tekanan pasar global.
“Pengadaan sebesar ini harus menjadi momentum untuk memperkuat manufaktur nasional dan mendorong substitusi impor. Itu sejalan dengan arah kebijakan Presiden dalam memperkuat kemandirian ekonomi,” tutupnya.
TERPOPULER
