Suara.com - Pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kaltim (Kalimantan Timur) Rudi Mas'ud senilai Rp8,5 miliar menuai polemik di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.
Di media sosial, para netizen beranggapan bahwa pembelian mobil senilai miliaran rupiah itu tidak etis, jika dibandingkan dengan jumlah jalanan rusak yang masih banyak terdapat di daerah-daerah yang kurang tersebut pembangunan.
Lantas, duit setara harga mobil Gubernur Kaltim tersebut bisa digunakan buat ngecor jalan berapa km?
Perlu dipahami terlebih dahulu berapa biaya rata-rata pengecoran jalan beton di Indonesia. Mengutip Niaga Ready Mix, biaya pembangunan jalan sangat bergantung pada sejumlah faktor seperti lebar jalan, ketebalan beton, kondisi tanah dasar, harga material di lokasi proyek, hingga ongkos tenaga kerja.
Di banyak proyek jalan desa maupun kabupaten, pembangunan jalan beton dengan lebar sekitar empat meter dan ketebalan 15–20 sentimeter umumnya membutuhkan anggaran antara Rp2 miliar hingga Rp4 miliar per kilometer.
Perbedaan harga ini biasanya dipengaruhi oleh akses lokasi dan tingkat kesulitan pengerjaan. Di wilayah dengan akses material yang mudah, biayanya bisa lebih rendah. Sebaliknya, di daerah terpencil dengan medan sulit, biaya bisa melonjak cukup signifikan.
Simulasi Perhitungan Anggaran
Jika kita mengambil angka tengah harga mobil dinas tersebut, misalnya Rp8,5 miliar, dan membandingkannya dengan estimasi biaya pembangunan jalan beton sebesar Rp3 miliar per kilometer, maka dana tersebut hampir setara dengan pembangunan hampr 3 kilometer jalan.
Perhitungan ini memang bersifat simulatif, tetapi cukup memberikan gambaran konkret tentang skala nilai uang yang diperdebatkan.
Baca Juga: Harga Mobil Dinas Gubernur Kaltim 8,5 M Setara Biaya Mengaspal Jalan Berapa Kilometer?
Bagi masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Timur, akses jalan yang baik bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan menyangkut kebutuhan dasar.
Jalan beton yang layak dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, memudahkan anak-anak menuju sekolah, serta mempercepat akses warga ke fasilitas kesehatan.
Di beberapa daerah, jalan yang rusak parah bahkan bisa menghambat aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, satu kilometer jalan beton saja bisa memberikan dampak signifikan bagi satu desa atau satu kawasan penghubung penting.
Inilah sebabnya perbandingan antara harga mobil dinas dan panjang jalan yang bisa dibangun menjadi isu yang sensitif dan mudah memicu perdebatan publik.
Di sisi lain, pemerintah daerah tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam pengadaan kendaraan dinas. Wilayah Kalimantan Timur memiliki karakter geografis yang luas dengan medan yang tidak selalu mudah dilalui.
Kendaraan dengan spesifikasi tinggi seperti Land Cruiser 300 dinilai mampu menunjang mobilitas kepala daerah dalam menjalankan tugas, terutama ketika harus meninjau lokasi terpencil atau proyek strategis.
Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang nilainya mencapai triliunan rupiah, pengadaan kendaraan senilai beberapa miliar rupiah sebenarnya hanya sebagian kecil dari total belanja daerah.
Namun karena menyangkut simbol kemewahan dan jabatan publik, kebijakan tersebut tetap menjadi sorotan masyarakat.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang berapa kilometer jalan yang bisa dibangun dari harga satu unit mobil dinas bukan semata soal hitung-hitungan teknis.
Diskusi ini mencerminkan harapan masyarakat agar anggaran publik benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.
Transparansi dan komunikasi pemerintah menjadi kunci agar setiap kebijakan pengadaan dapat dipahami secara utuh, termasuk alasan, urgensi, dan manfaatnya.
Dengan asumsi biaya pembangunan Rp2,5–3 miliar per kilometer, dana setara harga mobil gubernur memang bisa membangun sekitar 900 meter hingga lebih dari satu kilometer jalan beton.
Angka itu mungkin terlihat kecil dalam skala provinsi, tetapi bisa sangat berarti bagi warga di satu kawasan tertentu.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
