Punya Jam Tangan Rp2,5 Miliar, Berapa Gaji Gubernur Kaltim yang Minta Mobil Dinas Rp8,5 M?

Suara.com - Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud tengah terseret polemik pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar.

Rudy Mas'ud mengklarifikasi bahwa selama menjabat Pemerintah Provinsi Kaltim belum menyediakan kendaraan dinas operasional khusus untuk aktivitasnya di daerah.

Dia menegaskan masih menggunakan mobil pribadi sehari-hari.  Sementara kendaraan dinas yang diajukannya itu kini dia tempatkan di Jakarta untuk kebutuhan protokoler strategis.

Menurutnya, Kalimantan Timur sebagai wilayah IKN kerap menerima tamu penting dari dalam maupun luar negeri sehingga membutuhkan dukungan kendaraan representatif.

Pengadaan tersebut, lanjutnya, telah mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 terkait batas kapasitas mesin kendaraan dinas kepala daerah.

"Persoalan harga, ada rupa ada harga, ada mutu ada kualitas," ujarnya menanggapi kritik publik soal nominal fantastis tersebut.

Berdasarkan data spesifikasi pengadaan, kendaraan yang dimaksud diduga adalah Land Rover Defender Octa berteknologi hybrid berkapasitas 3.0 liter.

SUV tersebut memiliki tenaga mencapai 434 HP dan dirancang untuk melibas medan ekstrem seperti kontur hutan dan jalan berbatu Kalimantan.

Spesifikasi itu dinilai relevan dengan kebutuhan mobilitas gubernur yang harus menjangkau wilayah pelosok sekaligus menjaga standar protokoler kenegaraan.

Meskipun kini, mobil tersebut dikatakan sang gubernur berada di Jakarta bukan di Kalimantan Timur.

Di tengah polemik kendaraan dinas, perhatian publik juga tertuju pada koleksi jam tangan mewah yang pernah dikenakan Rudy Mas'ud.

Dalam sejumlah foto lama, dia tampak mengenakan jam tangan merek Richard Mille dengan estimasi harga sekitar Rp2,5 miliar.

Selain itu, terdapat pula koleksi Audemars Piguet yang nilainya diperkirakan mencapai Rp690 jutaan berdasarkan harga pasar.

Untuk aktivitas kasual, dia juga terlihat memakai Apple Watch yang harganya berkisar Rp12,5 jutaan di Indonesia.

Sorotan terhadap gaya hidup kepala daerah kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai besaran gaji resmi seorang gubernur di Indonesia.