Gebrakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Hapus Pajak Kendaraan Tahunan, Pemilik Mobil Untung Jika...

Suara.com - Pemilik mobil yang jarang keluar garasi kini tak perlu pusing lagi jalani kewajiban bayar pajak tahunan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mewacanakan penghapusan pajak kendaraan dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar.

Wacana ini menjadi angin segar bagi kaum mendang-mending yang motornya lebih sering diam di rumah. Skema pay-per-use memastikan Anda hanya merogoh kocek saat ban benar-benar menyentuh aspal.

Mengutip unggahan di Instagram pribadinya, kebijakan ini bukan sekadar urusan memindahkan metode pungutan pungli. Pemerintah menjanjikan timbal balik berupa fasilitas jalan raya kelas premium yang aman dan nyaman.

Janji Manis Aspal Mulus

Pengendara nantinya bakal menikmati aspal mulus tanpa lubang dan sistem drainase anti-banjir. Keamanan juga terjamin lewat pantauan CCTV 24 jam penuh dan penerangan jalan maksimal.

Tidak hanya itu, pos pengamanan terpadu akan disiagakan di berbagai titik strategis. Fasilitas seperti mobil derek, ambulans, pemadam kebakaran, hingga paramedis selalu siap sedia merespons insiden.

"Selanjutnya apabila itu semua sudah terwujud, kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor, kemudian diganti dengan jalan berbayar," kata Dedi Mulyadi, Selasa (12/5/2026).

Kendaraan Berat Siap-Siap Tekor?

Konsep jalan berbayar ini mengusung prinsip keadilan nyata bagi seluruh pengguna jalan. Pemilik motor custom atau mobil hobi yang hanya keluar akhir pekan jelas sangat diuntungkan.

"Artinya, menggunakan jalan baru bayar. Jalan tidak digunakan tidak usah bayar," sambungnya.

Namun, pemilik mobil SUV besar atau truk barang harus bersiap dengan konsekuensi logis. Besaran tarif jalan berbayar akan berpatokan langsung pada bobot dan spesifikasi dimensi kendaraan.

"Keadilannya terwujud dari, satu, seringnya menggunakan jalan, sehingga yang menggunakan jalan baru bayar, yang tidak menggunakan ya tidak bayar."

"Yang kedua, beban kendaraan yang melewati jalan, semakin berat kendaraannya, semakin tinggi kewajiban membayarnya," sebutnya.

Jurus Jitu Tekan Kemacetan

Sistem tarif berbasis penggunaan ini menyimpan misi besar untuk mengubah kultur transportasi masyarakat modern. Warga akan berpikir ulang sebelum mengeluarkan kendaraan pribadi untuk urusan yang tidak mendesak.

Efek dominonya sangat jelas, volume lalu lintas harian bisa ditekan secara drastis. Ruang jalanan akan terasa jauh lebih lega dan angka kemacetan bisa turun signifikan.

"Sehingga jalan menjadi nyaman untuk kepentingan semua," kata KDM.

Meski terdengar revolusioner, kebijakan progresif ini tidak akan dieksekusi secara terburu-buru. Pemprov Jawa Barat masih melakukan kajian mendalam terkait kelayakan teknis di lapangan.

"Ini baru gagasan, dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar."

"Dan berbagai pihak lainnya yang memiliki kepentingan dan kemauan serta kemampuan dalam membaca arah perkembangan jalan," pungkasnya.