Nasib Dadan Hindayana dan Kontroversi Pengadaan Motor Listrik Rp 2 Triliun

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan besar pada pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Dadan Hindayana yang menjabat sebagai Kepala BGN kini resmi dicopot dari posisinya. Langkah ini juga diikuti dengan pemberhentian dua Wakil Kepala BGN yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya sebagaimana dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Keputusan pencopotan ini menarik perhatian publik karena rekam jejak Dadan dalam pengadaan kendaraan operasional yang dinilai kontroversial. Di bawah arahannya, BGN sempat memproses pengadaan 25.000 unit motor listrik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Berdasarkan data Inaproc, terdapat dua paket pengadaan kendaraan roda dua dengan nilai masing-masing Rp 1,22 triliun sehingga total anggaran mencapai sekitar Rp 2,4 triliun.

Unit yang masuk dalam daftar pengadaan tersebut diidentifikasi sebagai motor listrik Emmo JVX GT. Kendaraan ini dibanderol dengan harga Rp 49,95 juta per unit termasuk pajak. Namun, pengadaan ini memicu kekhawatiran karena kesiapan infrastruktur purnajual yang dianggap belum memadai. Hingga April lalu, diler dan bengkel resminya di kawasan Jakarta Barat dilaporkan belum selesai sepenuhnya meski harus melayani puluhan ribu unit yang akan disebar ke seluruh Indonesia.

Kondisi ini semakin memanas setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan mengejutkan. Purbaya mengaku pihaknya merasa kecolongan karena pengadaan tersebut tetap berjalan meski awalnya sudah ditolak oleh Kementerian Keuangan.

"Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak. Pokoknya ada kebocoran dari acara tertentu malah melewati itu sehingga softwarenya tidak terdeteksi ya, sehingga sempat keluar. Sekarang sudah kita perbaiki dan hal seperti itu akan kita kurangi semaksimal mungkin," jelas Purbaya.

Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola anggaran dan memastikan program strategis pemerintah berjalan tanpa hambatan birokrasi maupun polemik pengadaan barang. Masyarakat di berbagai kota besar kini menanti arah baru lembaga ini dalam menjalankan mandat distribusi gizi nasional.