- Website resmi motor EMMO senilai triliunan rupiah dibiarkan eror dan berisi teks dummy.
- Vendor pengadaan terbukti tak punya bengkel resmi dan memiliki rekam jejak bisnis konveksi.
- Spesifikasi trail motor MBG dinilai janggal dengan indikasi markup harga yang fantastis.
Suara.com - Skandal korupsi pengadaan motor Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Dadan Hindayana mengungkap fakta digital yang memalukan. Negara membayar Rp 1 triliun untuk merek EMMO yang situs resminya hanya berisi teks dummy "Lorem Ipsum".
Kejaksaan Agung mencatat sekitar 21 ribu unit motor terlanjur didistribusikan ke berbagai daerah. Ini berarti setiap unit kendaraan menyedot anggaran negara sekitar Rp 47,6 juta.
Dengan harga setara motor sport premium, publik tentu mengharapkan rincian spesifikasi kelas atas. Nyatanya, etalase digital pabrikan yang menang tender raksasa ini justru gagal memberikan informasi teknis.
Spesifikasi Gaib 'Lorem Ipsum'
Kejanggalan terburuk dari proyek ini bersembunyi tepat di situs resmi mereka. Website EMMO dibiarkan terbengkalai layaknya template gratisan buatan developer amatir.
Pada halaman Edukasi, terdapat artikel bertanggal 10 Mei 2026 yang tayang prematur. Judul artikelnya dibiarkan apa adanya, yakni hanya berisi kata "test".
Puncak ironi terlihat jelas pada halaman detail produk motor trail EMMO tersebut. Teks penjelasannya murni menggunakan dummy text bawaan developer
"Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic".

Deskripsi kendaraannya sama sekali tidak membahas kapasitas baterai, torsi, atau jarak tempuh. Negara seolah membayar triliunan rupiah hanya untuk spesifikasi gaib bertuliskan "Lorem Ipsum".
Motor Penggaruk Tanah
Secara visual, wujud EMMO sama sekali bukan skuter listrik perkotaan. Desainnya sangat beringas dengan DNA motor trail murni.
Kendaraan ini dilengkapi ground clearance tinggi dan suspensi depan yang kekar. Velg jari-jarinya pun dibalut dengan ban knobby khas jalur off-road.
Hal ini memicu pertanyaan kritis di kalangan masyarakat luas. Apakah rute distribusi MBG memang membutuhkan spesifikasi motor pelibas lumpur?
Rekam Jejak Vendor "Gado-Gado"
Kejanggalan proyek ini makin tercium dari profil penyedia utamanya, yakni PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT). Perusahaan ini justru memiliki 23 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sangat beragam.
Lini bisnis mereka tercatat merambah dari sektor konveksi pakaian, alat laboratorium, farmasi, hingga mesin kantor. Namun, Yasagroup di situs resminya tetap mengklaim siap menyediakan pengadaan motor listrik secara profesional.
Klaim sepihak tersebut nyatanya berbenturan keras dengan realitas di lapangan. Rekam jejak bisnis gado-gado ini memicu kecurigaan aparat atas kapabilitas mereka.
Mimpi Buruk Bengkel Gaib
Pihak Kejaksaan Agung secara tegas membongkar celah fatal terkait ketersediaan jaringan purnajual. Negara telah membayar penuh ke PT YAT yang terbukti tidak memenuhi syarat sebagai vendor.
Keterangan resmi Kejagung menyebutkan vendor tidak memiliki dealer atau bengkel aktif dan melakukan markup. Fakta ini berbanding terbalik dengan daftar dealer di situs resmi EMMO yang tersebar dari Jakarta hingga Merauke.
Ironisnya, status semua dealer yang diklaim tersebut masih tertulis "Segera Hadir". Publik pun bertanya ke mana puluhan ribu armada BGN ini harus diservis jika mengalami kerusakan.
Misteri Selisih Banderol Harga
PT YAT menawarkan dua model utama untuk megaproyek ini, yaitu Emmo JVH Max dan Emmo JVX GT. Model JVH Max dipatok seharga Rp 48,84 juta, sedangkan Emmo JVX GT dihargai Rp 49,95 juta.
Angka penawaran tersebut terasa sangat ganjil jika disandingkan dengan harga di etalase EMMO sendiri. Pada situs resminya, tipe JVH Max dibanderol Rp 48,9 juta dan seri JVX GT menembus Rp 58 juta.
Kombinasi vendor konveksi, bengkel gaib, dan website error kian memperkeruh skandal birokrasi ini. Publik kini disuguhi realitas pahit di balik pengadaan kendaraan operasional bernilai triliunan rupiah.