Suara ponorogo – Masih ditemukannya kasus pernikahan dini oleh Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BPPKB) Ponorogo di Bumi Reog di tahun 2023 membuat kerpihatinan tersendiri bagi pengamat sosial Ponorogo, Murdianto.
Dari data BPPKB sebanyak 445 wanita yang berusia 20 dan dibawahnya tercatat telah melangsukan pernikahan pada tahun 2022. Sementara pada bulan januari 2023 tercatat ada 24 pernikahan dan bulan Februari meningkat menjadi 32 pernikahan.
Dosen institute Agama Islam Sunan Giri (Insuri) Ponorogo ini menjelaskan, problema pernikahan dini dan kehamilan pra nikah banyak terjadi pada keluarga dimana remaja bermasalah berasal dari pengalaman pengasuhan yang 'cul-culan' dan cenderung negatif, ditengah dinamika pergeseran budaya yang cukup mengejutkan.
“Pengasuhan 'cul-culan' alias laizes faire beresiko bagi remaja yang hidup dalam perubahan norma yang makin permisif” ungkapnya kepada ponorogo.suara.com, Selasa (2/5/23)
Murdianto menekankan, ketiadaan keterlibatan orang tua karena migrasi sementara alias bekerja di luar negeri atau terpisah jauh membuat anak-anak cenderung lepas dari pengawasan, apalagi ruang digital berakibat pengawasan menjadi lebih rumit.
“Pengasuhan 'cul-culan' ini salah satunya memang di akibatkan oleh ketiadaan keterlibatan orang tua karena migrasi sementara alias bekerja di luar negeri” tuturnya.
Oleh sebab itu, Murdianto berharap perlu dukungan banyak pihak untuk menekan angka pernikahan dini, salah satunya pihak Kemenag bisa lebih memaksimalkan fungsi penyuluh keluarga di sektor hulu.
Sementara penguatan ekonomi sosial bisa ditangani oleh kementerian sosial dan dinas tingkat lokal, targetnya tentu ketahanan keluarga
TERPOPULER
