Perjanjian Damai Cina dengan Tajuk Penyatuan Kembali Dikecam Taiwan

Poptren.suara.com - Pemerintah Taiwan tidak akan membiarkan Cina ‘ikut campur’ di masa depan. Juru bicara pemerintah Cina mengatakan, Beijing bersedia melakukan upaya maksimal untuk melaksanakan “penyatuan kembali” secara damai.

Taiwan diklaim Cina sebagai wilayahnya dan diperintah secara demokratis. Pemerintah Taiwan menolak klaim tersebut.

China telah melakukan Latihan militer di dekat Taiwan sejak bulan lalu, setelah ketua dewan Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ke Taipei. Termasuk menembakkan rudal ke perairan sekitar, meskipun kegiatan itu telah berkurang.

Menjelang kongres partai komunis yang diadakan lima tahun sekali, juru bicara kantor urusan Taiwan di cina, Ma Xiaoguang, mengatakan pada konferensi pers di Beijing, Cina tersedia melakukan upaya terbesar untuk mencapai “penyatuan kembali” secara damai. “Tanah air harus dipersatukan kembali dan pasti akan dipersatukan kembali”, kata Ma.

Dewan urusan daratan Taiwan mengatakan masa depan pulau itu tergantung pada keputusan 23 juta penduduknya.

“Tidak memungkinkan campur tangan di sisi lain selat Taiwan,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Cina menggunakan latihan militer illegal dan pembalasan hukum dan ekonomi untuk mencoba memaksa rakyat Taiwan, dewan menambahkan melabeli perilaku Beijing adalah keji.

Cina mengusulkan model ‘satu negara, dua sistem’ untuk Taiwan. Mirip dengan formula dimana bekas jajahan Inggris di Hong Kong kembali ke pemerintahan tahun 1997.

Ma mengatakan Taiwan memiliki system sosial yang berbeda dari daratan, yang memastikan cara hidup mereka dihormati, termasuk kebebasan beragama. Namun berada dibawah prasyarat untuk memastikan kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan.

Semua partai politik utama Taiwan telah menolak proposal itu dan hampir tidak memiliki dukungan publik. Menurut jejak pendapat, terutama setelah Beijing memberlakukan undang- undang keamanan nasional Hong Kong pada tahun 2020 setelah kota itu diguncang oleh anti-pemerintah dan anti-Cina yang kadang disertai kekerasan.

“Rakyat Taiwan sudah jelas menolaknya,” kata Dewan Urusan Daratan. Cina juga tidak pernah meninggalkan penggunaan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya. Mengesahkan undang-undang pada tahun 2005 yang memberi negara itu dasar hukum untuk tindakan militer terhadap Taiwan jika ia memisahkan diri.

Cina telah menolak untuk berbicara dengan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, sejak ia pertama kali menjabat sejak tahun 2016.Yakin bahwa ia seorang separatis, dirinya telah berulang kali menawarkan berbicara atas dasar kesetaraan dan saling menghormati.

Pendahulu Tsai, Ma Ying-jeou, mengadakan pertemuan dengan Presiden Cina, Xi Jinping di Singapura pada tahun 2015.

Pada konferensi pers yang sama, kepala departemen penelitian di kantor kerja partai komunis Taiwan, Qiu Kaiming, mengatakan pertemuan antara Xi dab Ma menunjukkan fleksibilitas strategis terhadap Taiwan.

“Itu menunjukkan pada dunia bahwa orang-orang Cina dari kedua sisi selat benar-benar bijaksana dan cukup mampu memecahkan masalah,” tambahnya. Pemerintah Taiwan mengatakan klaim kedaulatan tersebut tidak berlaku karena tidak pernah diperintah Republik Rakyat Cina. (Reuters)