Suara.com - Wakil Ketua Umum (Waketum), Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI), Ilyas Indra minta masyarakat untuk waspada terhadap usaha penjualan langsung tanpa izin atau ilegal. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak terjebak dengan berbagai penawaran usaha yang sedang marak saat ini, terutama yang menjual beragam produk berbasis digital yang dijalankan dengan cara merekrut dan membayar komisi bukan dari hasil penjualan barangnya, namun dari hasil rekrut semata.
Menurut Ilyas, selama ini Kementerian Perdagangan selalu melaksanakan verifikasi secara profesional dan komprehensif.
"Bahkan dalam proses verifikasinya, Kemendag tidak hanya melibatkan dan mengundang satu asosiasi, tapi dua asosiasi," jelasnya, dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu (29/5/2022).
Menurut Ilyas, perusahaan wajib memiliki kode etik yang lazim berlaku di bidang usaha penjualan langsung. Verifikator memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi segala persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dimana diantaranya adalah perusahaan memiliki program pemasaran yang jelas, rasional dan sesuai dengan ketentuan regulasi.
Sesuai dengan ketentuan pada UU No. 7 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021, maka kegiatan usaha penjualan langsung wajib memiliki surat izin usaha perdagangan dengan KBLI 47999 atau yang dikenal dengan sebutan Surat lzin Usaha Perdagangan Penjualan Langsung (SIUPL).
Menanggapi kasus robot trading DNA Pro, Ilyas mengatakan, Kemendag telah melakukan verifikasi terhadap PT. Digital Net Aset, bukan PT. DNA Pro Akademi.
"Terkait DNA Pro, verifikasi yang dilakukan Kemendag pada saat itu adalah terhadap PT. Digital Net Aset, bukan PT. DNA Pro Akademi, sehingga pada database Kemendag tidak terdapat SIUPL atas nama PT. DNA Pro Akademi," kata Ilyas, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tersebut.
