REGIONAL:
PURWOKERTO.SUARA.COM, PURBALINGGA - Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Rembang, Kabupaten Purbalingga, Edy Safangatno (30), terancam mendekam di bui selama 20 tahun. Pria asal Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga ini menggelapkan dana kas PT Pos yang akan disalurkan untuk bantuan sosial (bansos) dan dana pensiun warga.
Kasus ini terungkap setelah warga melapor dana pensiun dan bansos tak kunjung cair. Penyidik Sat Reskrim Polres Purbalingga kemudian mengkonfirmasi perihal keluhan warga tersebut ke PT Pos Purbalingga.
Dari keterangan polisi, PT Pos telah mengirimkan dana pensiun dan bansos ke Kantor Pos cabang pembantu Kecamatan Rembang. Polisi kemudian memanggil kepala Kantor Pos Rembang, Edy Safangatno.
Namun, setelah dua kali pemanggilan, Edy yang kini berstatus tersangka tak juga datang. Polisi kemudian menempuh upaya penjemputan paksa.
Polisi tak menemukan Edy di rumah. Edy ternyata telah kabur ke luar kota. Tersangka sempat kabur ke kabupaten sebelah, yaitu Banyumas. Selama di Banyumas, tersangka menginap di hotel.
Dari Banyumas, tersangka melanjutkan pelariannya ke Denpasar, Bali. Tersangka pergi ke Bali menggunakan bus.
Hampir tiga bulan lamanya tersangka bersembunyi di Denpasar, Bali. Di Bali, ia tinggal berpindah-pindah dari hotel ke hotel dan dari rumah kos ke rumah kos sebelum akhirnya ditangkap anggota Sat Reskrim Polres Purbalingga.
Bermula dari Kecanduan Trading Crypto Curency
Kapolres Purbalingga, AKBP Era Johny Kurniawan pada konferensi pers Rabu 27 Juli 2022 menjelaskan, kasus ini bermula saat tersangka menerima dana kas operasional yang bersumber dari Dana Kas Kantor Kantor Pos Cabang Purbalingga sebesar Rp 443.424.364.
Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk pembayaran pensiun ke 13 Taspen, sebesar Rp 150 juta, pensiun ke-13 BTPN sebesar Rp 50 juta, penyaluran BPNT dari Kemensos RI, sebesar Rp 100 juta dan penyaluran dana wesel nasional dan internasional serta jasa pelayanan keuangan.
"Adapaun modus operandinya pelaku telah menggunakan dana sebesar Rp 394 juta dan beberapa benda hasil penjualan dari dana tersebut," katanya dalam ungkap kasus di Mapolres Purbalingga, Rabu (27/7/2022).
Dalam pengembangannya, pihak kepolisian menemukan beberapa kegiatan yang telah dilakukan tersangka, berupa barang bukti dokumen yang terkait kegiatan pelaku dan kendaraan sepedan motor, empat buku tabungan dan uang tunai sebesar Rp 52 juta.
Kejadian tersebut bermula dari informasi masyarakat yang belum bisa mencairkan dananya, kemudian pihak kepolisian mencoba konfirmasi PT Pos Purbalingga. Dari informasi tersebut, pihak kepolisian memperoleh informasi bahwa dana tersebut sudah cair.
"Oleh sebab itu kita telusuri kemudian kita lakukan penyelidikan," terangnya.
Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Bulan April lalu. Namun setelah melakukan korupsi, Edy mencoba melarikan diri ke luar kota.
"Untuk tersangka sudah kita lakukan pemanggilan sebanyak dua kali. Namun tidak hadir pada saat itu, sehingga kami naikkan ke proses penyidikan dan langsung kami lakukan penyelidikan ternyata yang bersangkutan berada di Denpasar di salah satu kos dan langsung kami lakukan penangkapan," jelasnya.
Kasatreskrim Polres Purbalingga, AKP Gurbacov menambahkan, dalam pelariannya pelaku dikabarkan hilang selama dua bulan setelah menggelapkan dana. Tersangka berhasil ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022.
"Jadi tanggal 22 April menggelapkan dana. Lalu tanggal 23 pergi ke Banyumas dan menginap semalam. Setelah itu yang bersangkutan pesan tiket bus ke Bali dan sempat nginap di hotel sebelum akhirnya ngekos untuk menghindari polisi," ungkapnya.
Rincian dana hasil korupsi tersebut menurut Gurbacov digunakan untuk deposit trading crypto binance sebesar Rp 150 juta, untuk keperluan membayar hutang karena kalah judi sebesar Rp 131 juta dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi selama pelarian ke Denpasar.
"Jadi sisa uang saat ditangkap di Denpasar tinggal Rp 2 juta," ujarnya.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat Pasal 2, 3 dan 8 UU nomor 31 tahun 1998 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara. Kami berpesan kepada siapapun yang akan bertindak kejahatan untuk berpikir ulang. Karena selama masih berada di muka bumi akan terus kami kejar. Kecuali kalau sudah di dalam bumi tidak mungkin kami kejar," tutupnya. (Anang Firmansyah)
TERPOPULER
