PURWOKERTO.SUARA.COM Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memerintahkan Wakil Bupati Pemalang Mansyur Hidayat untuk segera mengambil alih pemerintahan. Menyusul kabar Bupati Pemalang MAW yang diduga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Karena kemarin sudah ada berita dan kawan-kawan sudah memuat maka saya langsung turun hari ini untuk komunikasi dengan kawan-kawan di Pemkab dan Wakil Bupati agar segera mengambil alih pemerintahan agar layanan masyarakat tetap berjalan dengan baik," jelas Ganjar usai konsolidasi dengan Wakil Bupati Pemalang dan jajarannya di Graha Sasana Bakti Praja, Kantor Bupati Pemalang, Jumat, (12/8/2022).
"Hentikan praktik buruk dan busuk. Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahkan KPK sendiri pun sudah berkali-kali menyampaikan kepada kita tapi masih ngenyel. Saya berharap betul jangan khianati rakyat dengan seperti ini, jangan khianati," pesannya.
Menurut Ganjar, pakta integritas itu tidak hanya sekadar ditandangani saja tetapi harus dirasakan dan dilaksanakan. Bukan hanya sekadar fisiknya saja yang terlihat tetapi juga didengarkan betul dan dilihat dengan mata hati serta diinternalisasikan.
Ganjar menambahkan kejadian hari ini sebagai momentum yang tepat untuk memperbaiki. Maka dari itu ia meminta kepada kawan-kawan Pemkab untuk segera mengkondisikan dan menata pemerintahannya. Ganjar bersama dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah juga akan mendampingi penataan jalannya pemerintahan.
"Segera dikonsolidasikan, ditata betul hari ini, dan ini momentum yang paling bagus untuk memperbaiki itu. Semoga hari ini segara diadakan rapat. Suara ini sebenarnya sudah terdengar agak lama maka KPK pada saat Korsupgah mengingatkan kepada kita semua, kalau masih ngeyel pasti akan ditindak. Saya akan dampingi, inspektorat juga akan mendampingi, mudah-mudahan pemerintahan berjalan dengan baik," jelasnya.
Informasi OTT terhadap Bupati Pemalang terjadi Kamis (11/8/2022) malam. Diberitakan, MAW terjerat OTT di Gedung DPR, Jakarta. Selain dia, KPK juga mengamankan puluhan orang lain. KPK belum mengumumkan secara resmi status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
