KPU Buka Lowongan 287 Ribu Anggota PPK dan PPS, Apa Saja Syaratnya?

PURWONEGORO.SUARA.COM Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan melakukan perekrutan 287 ribu orang untuk menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu 2024.

Proses seleksi anggota PPK akan dimulai dari 20 November hingga 16 Desember 2022. Sedangkan untuk PPS akan dilakukan setelahnya, pada 18 Desember hingga 16 Januari 2023.

Komisioner KPU RI, Parsadaan Harahap mengungkapkan, KPU akan merekrut lima orang PPK untuk setiap kecamatan di seluruh Indonesia.

Di Indonesia terdapat 7.226 kecamatan maka, akan ada 36.330 orang menjadi PPK. Parsadaan menjelaskan, untuk PPS, akan direkrut sebanyak 3 orang dari setiap desa atau kelurahan yang ada di Indonesia. Total ada 83.365 desa atau kelurahan di Indonesia. Sehingga jumlah PPS yang akan direkrut sebanyak 251.295 orang.

"Masa kerja PPK 4 Januari sampai 4 April 2024. Sementara masa kerja PPS 17 Januari sampai 4 April 2024," kata Parsadaan di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2022).

Dalam perekrutan anggota PPK dan PPS bakal dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Sementara KPU RI dan KPU Provinsi hanya bersifat sebagai pengawas yang mengawasi perekrutan ratusan ribu calon anggota PPS dan PPK itu agar sesuai ketentuan.

Hampir semua persyaratan dalam perekrutan calon anggota PPK dan PPS sama seperti Pemilu sebelumnya. Hanya saja, batas usia untuk menjadi anggota PPK dan PPS pada Pemilu 2024 ini yakni 17 tahun. Dari sebelumnya, 20 tahun.

"Batas usia maksimal tidak ada," ucapnya.

Parsadaan menjelaskan persyaratan untuk menjadi anggota PPK dan PPS yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) PKPU 8/2022 adalah sebagai berikut:

1.Warga Negara Indonesia

2.Berusia paling rendah 17 tahun

3.Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945

4.Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil

5.Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan