Beberapa temuan itu misalnya, pajak dari kegiatan belum dibayar. Lalu ada pengeluaran tapi tidak ada kegiatannya. Kemudian terdapat kelebihan pembayaran uang lembur, kepala sekolah tidak melakukan supervisi penggunaan dana BOSP kepada jajaran di bawahnya, pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi.
"Ada juga dobel pencatatan di perjalanan dinas," tambahnya.
Terhadap temuan tersebut, pihaknya meminta ini menjadi catatan serius untuk dibenahi dan dilengkapi jika memang ada kesalahan administrasi dan penggunaannya. Jangan sampai temuan ini terus diulang.
"Kalau ada sesuatu yang memang belum jelas dalam penggunaan dana BOSP, mohon jangan ragu untuk koordinasi dengan Inspektorat," tandasnya.
Diketahui dana BOSP di Kebumen pada tahun ini untuk SD sebesar Rp90.395.135.516, sedangkan SMP sebesar Rp38.774.962.596.
